BBPJN Sumsel jamin pemeliharaan jalan lintas timur tuntas 2020

Palembang (ANTARA) - Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Sumatera Selatan menjamin pemeliharaan jalan lintas timur (Jalintim) sepanjang 471 kilometer bakal tuntas tahun 2020 karena menggunakan skema pendanaan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel Kgs Syaiful Anwar di Palembang, Jumat, mengatakan pemeliharaan jalintim itu akan menggunakan dana senilai Rp850 miliar yang diwujudkan dalam lima paket pekerjaan.

“Saat ini progres kontrak secara keseluruhan sudah mencapai 65 persen. Kami targetkan 5 paket ini sudah selesai semua tahun 2020,” kata Syaiful.

Ia mengemukakan sebetulnya tidak ada kendala yang signifikan sehingga menghambat pengerjaan, namun memang ada sebagian ruas yang terkendala utilitas, seperti di Paket Palembang – Betung.

“Kami juga mengejar perbaikan di paket Betung—Bts. Jambi. Nanti setelah semua selesai bakal terlihat perbedaannya karena akan ditandai dengan marka jalan kuning,” kata dia.

Syaiful menerangkan, pengerjaan pemeliharaan dalam lima paket tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemantapan jalan. Dengan demikian, pihaknya berharap dapat mempercepat atau mengurangi waktu tempuh di Jalintim.

Menurutnya, jika paket itu telah rampung maka kemantapan jalan bisa mencapai 96 persen.

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 5 paket preservasi di Jalintim mencakup ruas Bts Provinsi Jambi – Peninggalan, Sumsel kemudian Peninggalan – Sei Lilin—Betung, Betung—Bts. Kota Palembang, Bts Kota Palembang—Sp. Indralaya—Sp. Meranjat—Bts. Kota Kayu Agung, dan Celikah – Kayu Agung—Bts. Kota Kayu Agung—Sp. Penyandingan—Bts. Lampung.

Menurut Syaiful, sebelumnya anggaran untuk paket preservasi Jalintim sempat terpengaruh refocussing dana COVID-19 sehingga menjadi dua tahun anggaran atau sampai tahun 2021. Namun, pihaknya memastikan bujet kembali tersedia sehingga proyek dipastikan dapat dituntaskan tahun 2020.

Pemerintah menyebut pembiayaan pembangunan infrastruktur lewat SBSN memiliki keunggulan. Salah satunya, SBSN merupakan sumber pendanaan dari dalam negeri berdampak pada kemandirian pembangunan infrastruktur di mana kontraktor dan konsultan yang terlibat sepenuhnya merupakan orang Indonesia.

Hal ini berbeda dengan pinjaman bilateral maupun multilateral yang umumnya mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor.