Palembang (ANTARA) - Provinsi Sumatera Selatan diminta untuk menahan laju alih fungsi lahan pertanian agar dapat berkontribusi pada target pencapaian kedaulatan pangan nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia di Palembang, Sabtu, mengatakan, sejauh ini dengan luas lahan lebih dari 500 ribu hektare, provinsi ini sudah mencapai surplus beras sebesar 732,722,95 ton pada 2019.
“Untuk meningkatkan capaian ini, kami memerlukan sinergi dan pengawasan secara ketat serta keaktifan dari pemerintah daerah untuk menahan laju alih fungsi lahan,” kata dia.
Ia mengatakan upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Menurut Riezky, dalam beleid yang diterbitkan kepala negara tersebut dijelaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian di daerah sebagai lahan abadi yang tidak boleh beralih fungsi ke kepentingan apapun.
"Mengalihkan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain akan berdampak pada sisi negatif terhadap ketahanan kedaulatan pangan Indonesia. Selain itu, juga bakal membuat kesejahteraan petani menurun," kata dia.
Dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan, Riezky mengemukakan, pemerintah mesti melakukan langkah strategis seperti verifikasi serta sinkronisasi lahan sawah dan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi.
Pengawalan pengintegrasian lahan sawah yang dilindungi untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.
Sementara itu Camat Sematang Borang Firman menyambut langkah baik tentang pentingnya pengawasan lahan pertanian tersebut agar tidak dialihfungsikan.
“Kami mendukung langkah ini karena ke depan prospek pariwisata dalam bidang pertanian juga selaras dengan Visit Sematang Borang,” kata dia.
Firman menambahkan di Sematang Borang sendiri wilayah pertanian terletak di kelurahan Srimulya dan Karya Mula dengan luas lahan tidur 180 hektare.
“Saat ini sudah kami manfaatkan sebagai sentra buah-buahan seperti melon, mangga dan buah lain setiap tiga bulan sudah dipanen jadi sangat bernilai ekonomi,” kata dia.
Berita Terkait
Muhadjir tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu
Jumat, 5 April 2024 9:52 Wib
Presiden sebut banjir Demak akibat cuaca hingga alih fungsi lahan
Jumat, 22 Maret 2024 13:57 Wib
Kebakaran berperan kurangi luasan lahan gambut Sumsel
Jumat, 15 Maret 2024 20:50 Wib
Pj Gubernur Sumsel menghargai fungsi media kawal kebijakan pemerintah
Jumat, 2 Februari 2024 10:15 Wib
Istana sebut tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan
Rabu, 31 Januari 2024 16:07 Wib
BPBD OKU Selatan pantau fungsi pintu irigasi Simpang Campang
Senin, 15 Januari 2024 21:40 Wib
Ganjar akan kembalikan fungsi Bulog agar pangan tak diliberalisasi
Selasa, 19 Desember 2023 10:32 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sumsel beri penguatan tugas-fungsi petugas Lapas Sekayu
Senin, 18 Desember 2023 22:47 Wib