Pemerintah cari skema khusus non-APBN biayai pemindahan ibu kota

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota, pemerintah akan mencari skema khusus yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Yang penting anggaran kita siap. Saya sampaikan, tidak membebani APBN,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Senin.

Presiden menyatakan bahwa rencana tersebut serius dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk ekonomi, politik, hingga lingkungan.

Oleh karena itu, Presiden mulai menyinggung rencana tersebut dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang hadir dalam acara buka puasa tersebut mengatakan pemerintah akan mempercepat proses rencana pemindahan ibu kota.

“Tentunya ini akan mempercepat dari proses ini. Karena bagaimana pun proses pemindahan ibu kota baru memerlukan dukungan politik bahkan sampai dalam bentuk UU. Kajian kami minimum 40 ribu hektare, tapi kalau lebih, lebih baik,” katanya.

Intinya menurut Bambang, akan dibangun sebuah kota baru tetapi infrastruktur dan lokasinya tidak akan jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif.

“Kita membangun kota baru, tapi infrastruktur tetap dibangun tapi wilayahnya lokasinya tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif. Sehingga kita tidak perlu membangun bandara baru, kalau wilayahnya di pinggir pantai tidak perlu bangun pelabuhan baru,” katanya.

Sementara terkait rencana bahwa pemindahan ibu kota tidak akan membebani APBN maka hal itu berarti bahwa akan melibatkan BUMN atau swasta.

Dengan begitu Pemerintah harus kreatif dalam menciptakan skema untuk mencari investor yang mau terlibat.

“Maksudnya tidak membebankan APBN artinya kita berusaha melibatkan peran swasta dan BUMN lebih banyak. Jadi kita harus kreatif menciptakan berbagai skema sehingga investor swasta dan BUMN mau terlibat dalam membangun kota baru tersebut,” katanya.

Bambang mengatakan, pemerintah masih
menggunakan hasil kajian untuk kebutuhan pemindahan ibu kota total kira-kira diperlukan dana Rp 480 triliun.

“Artinya yang pasti untuk infrastruktur dasar, jaringan air bersih, air limbah, kemudian jalan arteri di dalam kota itu kemungkinan APBN. Di luar itu termasuk rumah sakit, termasuk fasilitas angkutan umum dikerjakan swasta,” katanya.