Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan terus melakukan upaya negosiasi terkait diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa.
Namun, jika mengalami kebuntuan di mana Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II akhirnya disetujui Parlemen Uni Eropa, pemerintah akan mengajukan gugatan ke European Court demi memperjuangkan nasib minyak kelapa sawit, khususnya petani kecil yang terkena dampak ketentuan tersebut.
"Kita dengan Malaysia betul-betul ingin agar jangan sampai itu dilakukan, tentu ada negosiasi. Tapi kalau ini masih berlanjut kita mungkin pergi ke European Court, mungkin nanti ke WTO," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Menurut Luhut, proses gugatan di European Court lebih singkat dibanding gugatan ke WTO yang memakan waktu bertahun-tahun, sehingga lebih efektif dilakukan.
Opsi lain seperti keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement), menurut Luhut, juga dipertimbangkan dalam rangka melawan tekanan Uni Eropa.
"Opsi keluar dari Paris Agreement, kenapa tidak? Amerika saja bisa, Brasil saja bisa kok. Kenapa kita tidak bisa? Penghasil karbon ini sekarang paling banyak kan hutannya Indonesia, Brasil, sama Kolombia. Kolombia punya hutan juga besar. Jadi semua negara berkembang yang kena," katanya.
Untuk mengantisipasi berkurangnya pasar Uni Eropa, tentu Indonesia akan menyasar pasar lain dan terus menggenjot penggunaan sawit di dalam negeri.
"B20, B30, hingga nanti B100 atau green energy itu akan didorong," ujarnya.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyampaikan keberatan terkait diskriminasi produk minyak kelapa sawit dan turunannya kepada Uni Eropa melalui surat yang ditandatangani bersama oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Keberatan yang disampaikan pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan sikap yang ditegaskan demi kepentingan petani sawit yang menggantungkan hidup mereka pada industri tersebut. Indonesia bersama Malaysia merupakan negara pemasok 85 persen produk minyak kelapa sawit dunia.
Berita Terkait
Menko Luhut sebut pemerintah hitung subsidi BBM bioetanol
Jumat, 3 Mei 2024 13:17 Wib
Pengamat: Perbaiki transportasi publik sebelum naikkan pajak motor BBM
Senin, 29 Januari 2024 15:46 Wib
JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas
Selasa, 9 Januari 2024 15:50 Wib
Luhut menghormati Rizal Ramli walau kerap berbeda pandangan
Rabu, 3 Januari 2024 16:41 Wib
Luhut: Jokowi bakal kenalkan presiden terpilih 2024 ke pemimpin dunia
Jumat, 22 Desember 2023 15:47 Wib
Luhut Binsar Pandjaitan antusias pulang ke Jakarta saksikan pelantikan Maruli jadi Kasad
Rabu, 29 November 2023 16:47 Wib
Kondisi kesehatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terus membaik
Jumat, 10 November 2023 11:31 Wib
Presiden Jokowi menjenguk Luhut di Singapura
Sabtu, 4 November 2023 12:52 Wib