Palembang (ANTARA News Sumsel) - Penilaian kinerja 18 camat di Palembang berbeda dengan tahun sebelumnya karena pemerintah kota Palembang hanya melibatkan tim independen.
"Hal ini dilakukan untuk netralitas penilaian. Penilaian camat 2018 ini hanya dilakukan oleh tim independen seperti akademisi, media, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Ombudsman," ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin, usai Rapat Penilaian Camat se-Kota Palembang di ruang Parameswara Kantor Setda Kota Palembang, Kamis.
Penilaian akan dilakukan mulai tanggal 5 sampai 16 November atau sekitar 10 hari. Ada tujuh variable dalam penilaian tersebut yang bukan hanya secara teoritis saja tetapi juga penelitian yang dilakukan oleh tim.
Tim akan memastikan tercipta atau tidaknya dua program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di kecamatan tersebut.
"Tim independen akan menilai gerakan shalat subuh berjamaah di kecamatan apakah camat bisa menggerakkan masyarakat untuk sholat di masjid atau musholah atau tidak," jelasnya.
Selain itu, tim juga akan menilai gotong royong di kecamatan itu berjalan atau tidak dan akan dinilai hasilnya. Tak hanya itu, kepuasaan masyarakat atas pelayanan pemerintah pun akan dinilai.
"Ini untuk mengukur kinerja camat, kami tidak ingin masih adanya warga yang tidak dilayani dengan baik bahkan sampai tidak terlayani," terangnya.
Setelah penilaian dilakukan, Pemkot Palembang akan memberikan reward dan punishment yang saat sedang dikaji bentuknya seperti apa. Dimungkinkan punishment bagi camat yang belum berhasil berupa sanksi moral. Pemkot menilai, camat bekerja dengan didukungan masyarakat. Sehingga warganya pun harus ikut tanggung jawab.
"Di dalam penentuan siapa pemenangnya suara pemkot tidak bisa mengintervensi penilaian," katanya.
Diharapkan adanya inovasi dari para camat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pembangunan di wilayahnya dan ikut serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
"Seorang camat harus mampu melakukan revolusi mental terhadap masyarakat agar mendukung program pemerintah," ungkapnya.
Berita Terkait
Pakar PBB serukan penyelidikan independen semua kejahatan di Palestina
Selasa, 28 November 2023 11:05 Wib
Mahkamah Konstitusi ubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun
Kamis, 25 Mei 2023 13:41 Wib
Bareng mundur, 3 mantan komisioner Komisi Independen Pemilihan di Aceh serempak jadi bacaleg
Minggu, 21 Mei 2023 22:03 Wib
Tim independen rekomendasikan pecat PNS pelaku pemerkosa pegawai Kemenkop UKM
Selasa, 22 November 2022 16:07 Wib
KemenkopUKM bentuk tim independen usut kekerasan seksual
Rabu, 26 Oktober 2022 9:16 Wib
Petani Soak Batok berharap polisi bersikap independen tangani kasus tanah
Sabtu, 22 Oktober 2022 15:44 Wib
Festival film independen rayakan gagasan dan originalitas
Jumat, 26 Agustus 2022 11:47 Wib
Band Superman Is Dead kembali independen mulai tahun ini
Kamis, 18 Agustus 2022 16:13 Wib