Pemprov Kepri terapkan E-budgeting 2017

Tanjungpinang (Antarasumsel.com) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 mulai menerapkan perencanaan, penganggaran dan pengawasan berbasis elektronik (e-Planing, e-Budgeting dan e-Controling).

"Saya ingin pemerintahan bersih dari korupsi," kata Gubernur Nurdin Basirun, yang disadur dari rilis Biro Humas dan Protokol Kepri yang dikirim kepada Antara di Tanjungpinang, Kamis.

Nurdin menginginkan pemerintahan yang dipimpinnya terus memperbaiki tata kelola keuangan. Karena itu, e-Planing, e-Budgeting dan e-Controling dimulai pada tahun anggaran 2017.

"Ketua KPK berpesan agar daerah terus perbaiki tata kelola keuangan negara," kata Gubernur Nurdin saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Dialog Terbuka dengan Gubernur seluruh Indonesia di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, tadi siang.

Untuk penerapan e-Planing, e-Budgeting dan e-Controling, kata dia Pemprov Kepri sudah melakukan studi tiru ke Pemkot Surabaya. Kota itu direkomendasi langsung sejumlah kementerian.

Pekan lalu, Sekda Kepri Arif Fadillah serta Kepala Bappeda Kepri Naharuddin melakukan studi tiru ke Bappeko Surabaya.

"Dengan penerapan e-Government, ke depannya semua akan semakin mudah dan transparan," ujarnya.

Dialog ini menghadirkan Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai pembicara pertama. Setelah Agus, hadir juga Menko Polkam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution. Hadir pula Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

Nurdin menjelaskan KPK RI memberi penekanan khusus pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Ada lima tahapan yang harus benar-benar bersih dari niat korupsi.

Tahapan itu dimulai dari perencanaan. Setelah perencanaan baik, dilanjutkan dengan penganggaran dan pelaksanaan.

Tahapan keempat berupa pengendalian yang dalam hal ini penguatan pada evaluasi dan pengawasan. Tahap terakhir adalah pelaporan atau pertanggungjawaban.

Karena itulah, kata Nurdin, pihaknya ingin memulai penetapan yang bersifat e-Government pada penganggaran tahun 2017.

"Apalagi masalah ini juga merupakan pesan dari Presiden Joko Widodo," ucapnya.