Pengelolaan sumberdaya kelautan perlu SDM profesional

Kupang (ANTARA Sumsel) - Indonesia dengan luas wilayah laut mencapai 2/3 dari luas wilayah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar pula.
       
"Namun untuk mengelola sumberdaya tersebut, dibutuhkan pula SDM yang unggul dan profesional di bidang kelautan dan perikanan," kata Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto di Kupang, Senin.
       
Ia menjelaskan pencapaian pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan pada 2014 mencapai 6,97 persen dari PDB nasional yang hanya mencapai 5,1 persen, sedang pada 2015 meningkat menjadi 8,37 persen dari PDB nasional yang hanya mencapai 4,79 persen.
      
Ia mengatakan guna mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, cerdas, dan bertanggung jawab, serta guna mencapai PDB yang ideal, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang andal dan profesional di sektor kelautan dan perikanan.
       
Guna mencapai sasaran dimaksud, BPSDMP KP menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan pada sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP), dan satu Sekolah Tinggi Perikanan di 5 kampus.
       
Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, KKP berencana menambah jumlah Poltek KP dengan membangun 10 Poltek KP baru, sebagaimana yang diinginkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
       
"Sedikitnya tiga dari 10 Poltek tersebut siap menerima peserta didik baru pada tahun ini, dan salah satu di antaranya adalah Poltek KP Kupang, yang sempat dikunjungi Menteri Susi pada Minggu (12/6)," kata Effendi.
       
Rencananya Poltek KP Kupang akan membuka tiga program studi, yakni Teknik Penangkapan Ikan, Teknik Budidaya Perikanan, dan Mekanisasi Perikanan.
       
Ia menjelaskan Kupang menjadi lokasi berdirinya Poltek KP, karena terkait dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di NTT yang sangat luar biasa,.
       
Potensi sumberdaya perikanan tangkap, misalnya, mencapai 388,7 ton, budidaya laut 51.879 hektare, budidaya air payau 35.455 hektare, budidaya air tawar 8.375 hektare, tambak garam 3.200 hektare, serta industri pengolahan dan terumbu karang.
       
Menurut dia, hal tersebut juga terkait dengan potensi input SDM di NTT yang mencapai rata-rata lulusan sebanyak 64.465 orang dari 297 Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah.
       
Ia menjelaskan Satuan pendidikan KKP menerapkan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan "teaching factory" dengan menggunakan sarana dan prasarana industri kelautan dan perikanan sesungguhnya di dalam kampus, dengan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen untuk tingkat pendidikan menengah serta praktik 60 persen dan teori 30 persen untuk tingkat pendidikan tinggi.

Sementara, untuk peserta didik, 40 persen diprioritaskan untuk anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam) yang kurang mampu, bahkan mulai tahun ajaran ini ditingkatkan porsinya menjadi 44 persen.
       
Ia menambahkan para lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga mendapatkan sertifikat kompetensi, antara lain Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan  (Ankapin), Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan  (Atkapin), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
       
"Atas dasar itu, tidaklah mengherankan jika para lulusannya diakui oleh perusahaan perikanan dengan standar nasional dan internasional," kata Effendi.
   
       Bantuan menteri
  
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kunjungannya ke Kupang, Minggu (12/6), telah memberikan bantuan berupa pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat NTT untuk meningkatkan profesionalisme SDM di sektor kelautan dan perikanan.
       
Di bidang pendidikan, diberikan bantuan berupa peta Indonesia dan globe dunia untuk enam SMK Kelautan dan Perikanan di Kota dan Kabupaten Kupang, guna menumbuhkan jiwa bahari bagi para guru dan siswa.
       
Sedang, bantuan pelatihan diberikan kepada Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Rumput Laut serta P2MKP Mina Usaha Bersama senilai Rp250 juta.
       
Kedua P2MKP ini berada di bawah binaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur, salah satu Unit Pelaksa Teknis (UPT) BPSDMP KP. P2MKP merupakan pelaku utama/usaha maju di bidang kelautan dan perikanan, baik perorangan maupun kelompok, yang ditetapkan oleh BPSDMP KP untuk melatih masyarakat sekitar.
       
Sementara itu bantuan penyelenggaraan penyuluhan untuk Kota Kupang senilai Rp301.215.698 dan Kabupaten Kupang senilai Rp346.215.698.
       
Bantuan ini terdiri dari penguatan kegiatan penyuluh perikanan swadaya, percontohan penyuluhan bisnis perikanan, pendampingan kelompok mendukung peningkatan produksi, penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok perikanan, operasional dan honorarium Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), serta bantuan operasional penyuluh perikanan PNS.
       
Satuan pendidikan KKP saat ini terdiri dari sembilan SUPM yang menyebar di Ladong, Pariaman, Kotaagung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Ambon, dan Sorong, sedang tiga Poltek KP menyebar di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong, serta satu STP di lima kampus (Jakarta, Bogor, Serang, Karawang, dan Wakatobi).
       
Sementara, Balai Diklat KKP terdiri dari BPPP di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan Ambon, serta Balai Diklat Aparatur Sukamandi.
       
Berdasarkan data Simluhdaya KP per 10 Juni 2016, di Indonesia terdata 61.647 kelompok perikanan (872.659 orang) yang disuluh oleh 14.659 penyuluh perikanan.