Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
membutuhkan dana sekitar Rp1,3 triliun untuk mengalihkan empat juta jiwa
peserta Jaminan Sosial Kesehatan Semesta ke Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan.
"Pemerintah daerah telah mendata terdapat sekitar 4 juta jiwa
penduduk Sumatera Selatan diluar PNS dan TNI/Polri, pensiunan PNS dan
TNI/Polri, serta warga tidak penerima upah. Jika ingin diikutkan dalam
program jaminan kesehatan BPJS maka dibutuhkan dana sekitar Rp1,3
triliun," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Mukti Sulaiman di
Palembang, Kamis.
Seusai menghadiri Rapat Kerja Daerah Badan Kependudukan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Mukti
mengemukakan, dana yang relatif besar itu menjadi kendala sendiri
mengingat APBD setempat hanya sekitar Rp7 triliun.
Lantaran itu, katanya, niat pemerintah daerah untuk melebur program
Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Semesta)
ke BPJS kesehatan mengalami penundaan.
"Jika tetap dipaksakan maka akan menguras dana APBD, inilah yang
mengganjal. Jadi, belum mengalihkan bukan berarti pemerintah daerah
menyepelekan program pemerintah pusat, tapi menyangkut dana yang
dibutuhkan," katanya.
Ia menerangkan, tidak mudah untuk mewujudkan keinginan itu
mengingat terdapat jarak yang relatif jauh antara premi Jamsoskes
Semesta dan BPJS Kesehatan, yakni dari Rp5.000 menjadi Rp19.000.
Namun, pihaknya telah menemukan salah satu alternatif untuk
mengatasi perbedaan angka tersebut yakni dengan meminta bantuan subsidi
dari dana APBD pemerintah kabupaten/kota.
"Harapannya akan ada niat untuk saling mengisi antara pemerintah di
tingkat kabupaten/kota dan pemeritah daerah, sehingga upaya memberikan
jaminan sosial bidang kesehatan kepada seluruh masyarakat Sumsel ini
akan bersinergi dengan pemerintah pusat," ujarnya.
Pemerintah pusat meluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 yang merupakan
tahap awal dari implementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Dalam program ini, prioritas utama pelayanan kesehatan yakni
masyarakat yang masih berstatus miskin, sangat miskin, dan rentan
miskin.
Sementara itu, Sumsel sendiri telah memiliki program "Berobat
Gratis" sejak tahun 2009 dengan menjalankan Jamsoskes Semesta. Program
kesehatan tersebut melindungi sekitar 7,4 juta orang dengan
mengalokasikan dana APBD sebesar Rp240 miliar per tahun.
Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional III Sumbangsel Handaryo
ketika dikonformasi membenarkan hingga saat ini belum terjadi peleburan
program Jamsoskes Semesta ke BPJS.
"Pertemuan sudah dilakukan beberapa kali dengan pemerintah daerah,
namun hingga kini belum ada realisasi. Sementara ini, sudah banyak
penduduk pekerja informal diluar PNS, TNI dan Polri mendaftar menjadi
peserta dengan bersedia membayar premi sendiri ," katanya.
Berita Terkait
Mengenal penyakit parkinson dan cara menanganinya
Jumat, 17 Mei 2024 10:28 Wib
Kemendikbudristek tegaskan PTN wajib perhatikan batasan penetapan UKT
Kamis, 16 Mei 2024 14:31 Wib
Dokter: Kesadaran masyarakat lakukan cek genomik masih kurang
Kamis, 16 Mei 2024 12:46 Wib
Kemenkes: Jamaah haji waspadai MERS-CoV
Selasa, 14 Mei 2024 12:50 Wib
PPIH: Calon haji wajib waspada jika tak ingin selalu buang air kecil
Senin, 13 Mei 2024 12:50 Wib
Tujuh Lapas dan Rutan di Sumsel fasilitasi program sekolah kejar paket
Sabtu, 11 Mei 2024 14:25 Wib