Wapres: pemerintah utamakan keselamatan sandera di Filipina

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pemerintah mengutamakan keselamatan jiwa empat warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi sandera kelompok radikal Abu Sayyaf di Filipina.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu, mengatakan pola perundingan pembebasan empat sandera tersebut tidak akan jauh berbeda dengan 10 sandera sebelumnya, yakni mengutamakan keselamatan.

"Ini masih dalam proses, karena ini berbeda tempat (dengan kelompok sandera sebelumnya).  Pokoknya sedang dibicarakan, polanya yaitu (mereka) bisa kembali dengan selamat.  Itulah pola yang sama," kata Wapres Kalla.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan menuruti permintaan kelompok radikal penyandera untuk memberikan uang tebusan guna membebaskan empat WNI tersebut.

Pemerintah tetap mengupayakan pembicarakan demi keselamatan dan kemanusiaan sandera beserta keluarganya.

"Pemerintah, tidak pernah dengan cara apa pun, memberi tebusan.  Tidak ada tebusan.  Oleh karena itu, kita juga tidak ingin ada karena kalau tebusan, itu nanti bisa terulang," jelas Wapres.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan kondisi lapangan tempat dugaan penyanderaan empat WNI berbeda dengan lokasi penyanderaan 10 WNI yang telah dibebaskan pada akhir pekan lalu.

Oleh karena itu, Retno menambahkan, upaya perundingan dan pembebasan keempat sandera tersebut tergantung pada situasi lapangan.

"Tadi ada beberapa teman yang menanyakan apakah 'template'nya akan sama, ini tergantung pada situasi lapangan yang dinamis. Tidak mungkin satu 'template' bisa dipakai untuk berbagai kasus karena setiap kasus memiliki karakterisik yang berbeda-beda," kata Retno.

Pemerintah Indonesia masih terus bekerja bersama  dengan berbagai pihak dalam upaya pembebasan empat WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Indonesia masih bekerja keras untuk pembebasan empat anak buah kapal (ABK) kapal TB Henry yang disandera di Filipina, dengan menggunakan berbagai cara dan strategi pembebasan.