Dinas Sosial Sumsel kembali fasilitasi eks Gafatar

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan kembali memfasilitasi warga provinsi setempat yang merupakan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) berkumpul bersama keluarganya di daerah ini setelah bertahun-tahun tak bertemu.

"Pada awal Februari ini telah difasilitasi 10 mantan anggota Gafatar dari Boyolali, Jawa Tengah, kini dalam perjalanan menggunakan bus kembali difasilitasi 28 orang lagi dari Cibubur, Jakarta Timur, ke sejumlah daerah dalam Provinsi Sumsel," kata Plt Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan, Belman Karmuda di Palembang, Selasa.

Menurut dia, sesuai instruksi Gubernur Sumsel Alex Noerdin, pihaknya bersama tim dari SKPD lainnya memfasilitasi mantan anggota Gafatar untuk kembali ke provinsi berpenduduk 8,6 juta jiwa ini berkumpul bersama keluarga yang ditinggalkan selama bertahun-tahun.

Jika mantan anggota Gafatar menginginkan kembali ke Sumsel akan dibantu, namun jika tetap memilih untuk tetap berada di sejumlah daerah di Pulau Jawa dengan alasan takut dimusuhi atau ditolak masyarakat di tempat tinggalnya yang lama di daerah ini pihaknya juga tidak akan memaksa, katanya.

Dia menjelaskan, warga Sumsel mantan anggota Gafatar yang kini difasilitasi pemulangannya ke daerah ini, ditampung sementara untuk pembinaan beberapa hari di Trauma Center dan panti sosial di Kota Palembang, sebelum kembali ke keluarga mereka masing-masing di sejumlah daerah dalam provinsi ini.

Melalui upaya tersebut diharapkan mantan anggota Gafatar tersebut dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal dan tidak lagi terpengaruh dengan organisasi yang aktivitasnya mengarah pada aliran yang dapat menyesatkan dan bertentangan dengan hukum, ujar Belman.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan bahwa masyarakat asal provinsi itu yang menyadari telah salah melangkah masuk ke organisasi tersebut perlu dibantu jika ingin kembali berkumpul bersama keluarganya.

"Mantan anggota Gafatar jangan dimusuhi, dizalimi, bahkan dikejar-kejar, setiap orang tidak terbebas dari perbuatan salah, oleh karena itu masyarakat diharapkan tidak menghukum mantan pengikut aliran tersebut dan memberikan kesempatan untuk berbenah," kata gubernur.