Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mengontrak sembilan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk melakukan pembelaan masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.
"Penandatanganan perjanjian kontrak adendum bantuan hukum hari ini sebagai bukti negara hadir di setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Senin.
Dia menjelaskan, kehadiran organisasi atau lembaga bantuan hukum itu selain berperan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, juga disiapkan untuk memberikan pendampingan pada proses peradilan.
Melalui penandatanganan adendum itu, diharapkan dapat meningkatkan dan lebih mengoptimalkan peran dan kinerja lembaga bantuan hukum tersebut.
"Program ini merupakan bentuk pelaksanaan keadilan bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum," ujarnya.
Berita Terkait
1.122 PPPK formasi 2023 Kabupaten Banyuasin bubuhkan tandatangan kontrak kerja
Minggu, 12 Mei 2024 13:42 Wib
Calon haji Lubuk Lingau dan Muratara masuk Asrama Haji Palembang
Minggu, 12 Mei 2024 10:40 Wib
Pj Gubernur Sumsel imbau jamaah haji tak cemas makanan, semua sudah disiapkan
Minggu, 12 Mei 2024 10:24 Wib
Kecelakaan bus di jalan Ciater Subang kerap terjadi, kali ini paling vatal
Minggu, 12 Mei 2024 7:04 Wib
Pertamina salurkan 190 ribu kiloliter Biosolar di Sumsel
Minggu, 12 Mei 2024 6:30 Wib
BPBD sebut banjir di OKU sudah surut, fokus penanganan dampak pascabanjir
Sabtu, 11 Mei 2024 19:30 Wib
Pj Bupati Hani apresiasi perjuangan Kafilah Banyuasin pada MTQ XXX/2024
Sabtu, 11 Mei 2024 19:24 Wib
BNPB bisa bantu perbaiki infrastruktur OKU yang rusak akibat banjir
Sabtu, 11 Mei 2024 18:42 Wib