Ilham meminta jajaran OBH/LBH se-Sumsel dapat bersinergi dan bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham untuk mendukung tata nilai organisasi Kemenkumham yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI).
"Melalui adendum itu juga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan anggaran Kanwil Kemenkumham Sumsel. Serta diharapkan September nanti, penyerapan anggaran untuk OBH telah mencapai 100 persen sesuai target kinerja masing-masing," ujar Kakanwil Ilham.
Sementara Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel Ave Maria Sihombing menyebut pihaknya mendapatkan penambahan anggaran adendum sebesar Rp124.736.000 yang dipercayakan kepada sembilan OBH/LBH yang aktif.
Ave juga mengatakan bahwa realisasi penyerapan anggaran per Oktober 2023 ini telah mencapai 95 persen dari keseluruhan anggaran Rp1,2 miliar.
“Penyerapan anggaran terkait bantuan hukum menjadi tanggung jawab para OBH. Kemudian sebagai OBH dilarang untuk menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang perkaranya sedang ditangani. Apabila ini ditemukan, Tim Panwasda tidak segan meminta pertanggungjawaban yang akan dilaporkan ke panwaspus, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional," ujar Ave.
Kemenkumham Sumsel kontrak sembilan LBH bela masyarakat
Kakanwil Ilham Djaya (ANTARA/Yudi Abdullah/23)
