Gubernur dukung pembentukan otonomi daerah baru Palembang Ulu

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendukung adanya ide pembentukan otonomi daerah baru Palembang Ulu, yang dideklarasikan oleh kalangan tokoh masyarakat daerah setempat beberapa waktu lalu.

Herman Deru kepada wartawan di Palembang, Kamis, mengatakan pembentukan suatu otonomi daerah baru tersebut merupakan upaya yang dinilai masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Begitupun termasuk untuk Palembang Ulu, lanjutnya, ide pembentukannya itu  berangkat dari buah pikiran tokoh-tokoh masyarakat Kota Palembang  atas potensi di daerah yang mereka anggap bisa dimaksimalkan.

Menurut dia, atas dasar tersebut maka dirinya selaku gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah akan mendukung pembentukan daerah Palembang Ulu.

“Hanya saja untuk memproses langkah lanjutannya, masyarakat yang mengusulkan itu mesti melampirkan syarat formil ke DPRD,  sesuai ketentuannya,” kata dia.

Dia menambahkan, lampiran persyaratan formil tersebut sama seperti apa yang dilakukan atas rencana pembentukan daerah otonomi baru, Kabupaten Kikim Area.

Di mana, DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah menyepakati pembentukan Kabupaten Kikim Area  setelah aspek kesiapan administrasi hukum, cakupan wilayahnya sudah memenuhi syarat, pada Senin 26 Juli 2021, dan tinggal menunggu asesmen pembentukan Daerah Otonomi Baru dari Pemerintah Pusat.

“Bagi kami (Pemerintah memfasilitasi,red) asal tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, itu yang terpenting,” kata dia.

Diketahui sebelumnya, puluhan orang warga yang tergabung dalam Komite Persiapan Pemekaran Kota Palembang Ulu (KP3U) mendeklarasikan rencana pembentukan otonomi daerah baru, Palembang Ulu, di Kota Palembang, Jumat 21 Oktober 2022.

Ketua Komite P3U Vayshol Sandrogi mengatakan deklarasi ini sebagai bentuk keseriusan untuk meneruskan rencana pemekaran wilayah Kota Palembang yang sudah diinisiasikan para tokoh masyarakat setempat sejak tahun 2004.

Setidaknya ada 11 tokoh masyarakat yang menjadi inisiator pemekaran wilayah Kota Palembang, hingga merancang daerah otonomi Palembang Ulu.

Para tokoh tersebut terdiri atas berbagai latar belakang profesi, mulai dari alim ulama, tenaga pendidik termasuk di antaranya adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan Ramli Hasan Basri (1988-1998).

“Gagasan utama untuk menjadikan Palembang Ulu sebagai otonomi daerah baru adalah pemerataan pembangunan supaya masyarakat setempat yang tergolong menempati pinggiran ini dapat berkembang dan lebih sejahtera,” kata dia.

Pihaknya menilai aspek cakupan wilayah Palembang Ulu sudah mumpuni, yakni diketahui luas wilayah total sekitar 154,11 kilometer persegi, dari total 400,61 kilometer persegi luas Kota Palembang.

Kawasan Palembang Ulu sendiri mencakupi 30 Kelurahan dan 6 Kecamatan antara lain  Plaju, Kertapati, Jakabaring, Seberang Ulu 1 dan Seberang Ulu 2.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk di kawasan Palembang Ulu hampir mencapai  500 ribu jiwa yang terdiri dari beragam etnik dan budaya.

Ketua Presedium Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Palembang Ulu Ahmad Aman Astra Ramli, mengatakan dirinya membutuhkan dukungan semua pihak untuk merealisasikan apa yang ditugaskan kepada dirinya.

Sebab, meskipun cakupan wilayah dinilai mumpuni, masih perlu mempersiapkan aspek formil lainnya seperti berkas-berkas administrasi dan dasar hukum untuk mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah semua itu rampung, kata dia, proses berlanjut pada pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri supaya Palembang Ulu bisa disahkan sebagai daerah baru di Sumatera Selatan.

“Kita menyadari perjalanan masih panjang, apalagi terbentur masalah moratorium tahun 2013 yang belum dicabut, tapi ada waktu untuk melakukan persiapan sebagai komitmen kita menjadikan kawasan Palembang Ulu yang pinggiran ini bangkit menuju Palembang Ulu yang maju dan makmur,” tandasnya.