Palembang (ANTARA Sumsel) - Warga Tegal Binangun yang tergabung dalam 28 RT Kelurahan Plaju Darat, kembali memanas setelah melakukan aksi demo Rabu (15/11/2017).
Penyebabnya adalah omongan Bupati Banyuasin Supriono yang meminta untuk pindah, kemudian statemen Kasat Pol PP yang akan merazia KTP serta pernyataan Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam yang tidak memberikan sejengkal tanah sedikitpun.
"Omongan Bupati bukanlah sebagai seorang pejabat, sudah itu enak sekali Agus Salam. Memangnya ini tanah nenek moyang siapa, kalaupun Satpol PP mau razia dipastikan juga tidak akan keluar lagi," kata Ketua Forum Warga Daryono saat menggelar rapat bersama warga, Kamis (16/11) malam di Ponpes Ar Rahman.
Ia juga mengatakan, Pihaknya mengaku tidak pernah tahu ada kesepakatan apapun atau keputusan sejak tahun 1955, warga hanya tahu mereka adalah warga Palembang. Kemudian warga yang ada di 28 RT dan 5 RW diklaim Kabupaten Banyuasin tidak ada satupun memiliki identitas KTP Banyuasin.
"Warga tidak ada satupun yang mau ingin mengubah kependudukan karena semuanya sudah menjadi warga Palembang," jelasnya.
Ia menambahkan, akan mengambil langkah terus berdemo bahkan sekalipun sampai ke Istana Negara serta melakukan PTUN.
"Kami menuntut kepada Gubernur dan DPRD Sumsel menyelesaikan di wilayah sengketa dan bila perlu melakukan jejak pendapat. Segera lakukan pengajuan perluasan Kota Palembang," ungkapnya.
Dia juga menyampaikan, warga bersengketa dengan Pemkab Banyuasin, kenapa tidak dari dahulu diselesaikan dan baru sekarang pemerintah memaksakan kehendak dan tidak mendengar aspirasi warga. Hal itu yang akan dipertahankan warga.
Dalam rapat sekaligus memberikan pernyataan kepada awak media, tedengar teriakan seluruh warga "sampai titik darah akhir kami Palembang". Warga juga enggan mengubah identitas mereka.
Bahkan dengan arogan Pemkab Banyuasin tidak mau mendengar aspirasi dan tetap keukeuh meresmikan kantor Kelurahan Jakabaring Selatan (Jaksel).
Sementara itu, Pembina Forum Warga menambahkan, Bupati Banyuasin Seperti 'diktator'.
"Ya, Bupati Banyuasin seperti diktator, padahal warga diberikan kebebasan berkumpul dan menyampaikan aspirasi, nah Supriono ini ngurusi kekuasaan makanya kami bingung," katanya menegaskan.
