Palembang (Antarasumsel.com) - Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan Widodo mengatakan, rencana penerapan sekolah sehari penuh belum waktunya di daerah pinggiran karena fasilitas pendukung belum siap.
Apalagi sekolah kadang-kadang dipakai pagi hingga petang, karena kurang lokal, kata Widodo di Palembang, Jumat.
Jadi bila sekolah sehari penuh diterapkan bisa mengganggu kelas yang tidak punya lokal serta siswa di pedesaan tidak bisa belajar secara maksimal.
Memang, lanjut dia, dengan adanya sekolah sehari penuh itu sehingga hari Sabtu diliburkan.
Sekolah sehari penuh belum seluruhnya dapat diterapkan terutama daerah pinggiran, karena fasilitas pendukung belum lengkap, terlebih lokasi sekolah dengan rumah siswa cukup jauh yang kebanyakan hanya bisa ditempuh berjalan kaki, kata dia.
Jadi bila diterapkan, akan membahayakan bagi keselamatan siswa itu sendiri, karena pulang ke rumah sudah malam hari, katanya.
Namun, lanjut dia, untuk sekolah di perkotaan sebagian kecil sudah siap diterapkan sekolah sehari penuh, sementara bagi sekolah yang kekurangan lokal belajar jelas belum bisa dilakukan.
Memang, kata dia, bagi sekolah di perkotaan yang sudah dilengkapi fasilitas pendukung seperti transportasi dan jaringan internet sudah tersedia, maka sekolah sehari penuh tidak menjadi kendala.
Namun demikian, kata Widodo, bagi sekolah di daerah pedesaan yang mampu mengikuti wacana Mendikbud tersebut tidak masalah, asalkan pihak sekolah tidak memaksakan diri.
Tentunya sekolah harus memenuhi unsur seperti fasilitas, sarana-prasarana, akses dan juga menyangkut keamanan siswa, tambah dia.
Berita Terkait
KPK periksa Kepala Manajemen Risiko Taspen soal investasi Rp1 triliun
Kamis, 16 Mei 2024 12:45 Wib
Video A3 Ahok bisa jadi inspirasi para calon kepala daerah
Rabu, 8 Mei 2024 8:27 Wib
Tim SAR temukan korban hilang diterkam buaya di Ende meninggal
Senin, 6 Mei 2024 14:55 Wib
Jokowi tekankan anggaran jangan dipakai rapat dan studi banding
Senin, 6 Mei 2024 14:03 Wib
Pemancing ikan hilang di NTT setelah diterkam buaya
Minggu, 5 Mei 2024 11:01 Wib
Pertama kali, kepala daerah keluarkan aturan larang menjual BBM eceran
Sabtu, 4 Mei 2024 23:02 Wib
Kepala Media dan Diplomasi Publik Kedubes UEA kunjungi ANTARA
Jumat, 3 Mei 2024 13:35 Wib
KPU Ogan Komering Ulu butuhkan 65 orang anggota PPK
Kamis, 25 April 2024 23:33 Wib