Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemprov Sumatera Selatan akan mengadakan pertemuan dengan Pemprov Jambi guna menyelesaikan persoalan tapal batas dengan provinsi tetangga itu, terkait dengan rencana pemekaran Kabupaten Musirawas Utara.
"Rencana pemekaran Kabupaten Musirawas dan kabupaten baru Musirawas Utara (Muratara) jalan terus dan kami sudah menerima telex dari Kementerian Dalam Negeri," kata Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo di Palembang, Selasa.
Menurut dia, sekarang ini sudah sampai pada titik mengenai masalah administrasi, dan itu prosesnya tidak bisa dianggap ringan.
Masalah tapal batas dari kabupaten ke kabupaten termasuk tapal batas desa dan batas provinsi, katanya.
Ia mengatakan, kalau masalah tapal batas Kabupaten Musi Banyuasin-Musirawas sudah selesai, sekarang ini yang belum dengan Provinsi Jambi.
"Rencananya Rabu (15/5) kami akan bertemu dengan Ketua DPRD dan Gubernur Jambi," ujarnya.
Ia menyatakan, memang sebelumnya dilaksanakan hari Rabu pagi, tetapi karena ada acara hari jadi Sumsel makanya mereka minta mundur pertemuannya Rabu sore.
Jadi, pertemuan Rabu besok di Kementerian Dalam Negeri yakni antara Ketua DPRD dan Gubernur Sumsel dengan Ketua DPRD dan Gubernur Jambi untuk menyelesaikan tapal batas provinsi, tuturnya.
Kalau persoalan tapal batas provinsi itu Komisi II DPR RI berjanji untuk mengagendakan rapatnya pada minggu ketiga Mei 2013.
Masalah administrasi antar provinsi ini harus selesai, jadi mana yang belum akan diselesaikan, paparnya.
Mudah-mudahan masalah tapal batas dengan Jambi segera selesai, jadi tinggal di Komisi II DPR RI lagi, katanya.
Berita Terkait
Ketua MPR ajak semua parpol bersatu dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
Minggu, 28 April 2024 7:00 Wib
Prabowo puji SBY karena jalan kaki ketempat kampanye akbar
Rabu, 14 Februari 2024 21:27 Wib
Presiden lakukan peletakan batu pertama pembangunanKantor Otorita IKN
Rabu, 17 Januari 2024 12:21 Wib
KPK periksa Rudy Tanoe soal peran PT DRL dalam kasus korupsi bansos
Kamis, 14 Desember 2023 17:07 Wib
Rudy Tanoemangkir dari panggilan penyidik KPK
Kamis, 7 Desember 2023 9:03 Wib
PDI Perjuangan investigasi kebenaran ASN Boyolali tidak netral
Minggu, 19 November 2023 19:53 Wib
Ketua MPR RI dukung skema gaji tunggal ASN
Rabu, 13 September 2023 10:41 Wib
Kemenkes belum buka opsi wajib bermasker sikapi Pirola
Selasa, 12 September 2023 10:11 Wib