Ical : kasus lumpur Lapindo sudah selesai secara yuridis

Surabaya (ANTARA Sumsel) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical menegaskan bahwa kasus lumpur Lapindo sebenarnya sudah selesai secara yuridis, namun diributkan terus, karena dirinya maju sebagai calon dalam Pilpres 2014.
         
"Lapindo itu ribut karena saya 'nyapres', karena kasus serupa cukup banyak, seperti Petrochina dengan satu korban tewas atau lumpur di Jatibarang, tapi semua itu nggak dibikin ribut," katanya dalam dialog interaktif di Universitas Surabaya (Ubaya), Kamis.
         
Dalam dialog bertajuk "Ekonomi dan Kebangsaan" yang digelar PP Ikatan Alumni Ubaya itu, ia menjelaskan dirinya secara hukum sebenarnya tidak dapat dipersalahkan karena tidak mau bertanggung jawab, sebab Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa Lapindo tidak bersalah.
         
"Tapi, saya sudah mengeluarkan dana sebesar Rp10 triliun dari kocek pribadi untuk membantu korban lumpur Lapindo. Itu karena perintah ibu saya yang kini sudah almarhumah, agar saya membantu korban Lapindo, apakah saya bersalah atau tidak," katanya.
         
Oleh karena itu, katanya, sekitar 150 korban lumpur Lapindo sempat mengikuti prosesi pemakaman ibundanya untuk sekadar mengucapkan terima kasih atas jasanya dalam membantu mereka.
         
"Dari dana sebesar Rp10 triliun itu sekarang tinggal Rp800 miliar hingga Rp900 miliar lagi yang akan dibayarkan pada tahun ini juga, padahal kalau saya mau, tentu saya tidak akan membantu mereka," katanya.
         
Bahkan, katanya, jika Lapindo dinyatakan bersalah pun, maka dirinya bisa saja mempailitkan Lapindo Brantas Inc, sehingga dirinya akan terlepas dari tanggung jawab kepada korban Lapindo. "Tapi, saya akan tetap berusaha untuk membantu mereka," katanya.
         
Dalam kesempatan itu, dia juga sempat menyinggung tentang renegosiasi kontrak pertambangan, termasuk Blok Cepu. "Saya memang meminta agar kontrak pertambangan yang habis tidak diperpanjang dan kontrak baru harus ada renegosasi," katanya.
         
Ia mencontohkan Blok Cepu bukan contoh buruk untuk kontrak pertambangan akibat kedatangan Menlu AS ke Indonesia. "Itu bukan intervensi, karena kami justru bisa melakukan renegosiasi dengan 3,5 persen untuk Exxon, 3,5 persen untuk Pertamina, dan 93 persen untuk Pemerintah Indonesia," katanya.
         
Dalam ceramahnya, Ical menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak menyerahkan proses perekonomian kepada mekanisme pasar, karena hal itu justru akan memperlebar kesenjangan di tengah-tengah masyarakat.
         
"Karena itu, ketika saya masih menjabat sebagai menteri atau menteri koordinator, maka saya merancang berbagai program intervensi untuk rakyat miskin, yakni BOS, Jamkesmas, subsidi pupuk, PNPM, dan KUR," katanya.
        
 Ia menambahkan intervensi pemerintah untuk rakyat miskin itu penting, karena pembangunan ekonomi itu hanya "perantara", sedangkan pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan manusia.
         
"Kalau itu dilakukan, saya yakin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri dan sejahtera pada usia 100 tahun pada tahun 2045, karena pembangunan jalan dan pemerataan juga jalan," katanya.
         
Di akhir dialog interaktif itu, pengurus Ikatan Alumni Ubaya menyerahkan sumbangan Rp50 juta kepada tim sukses Capres Abu Rizal Bakri, yang diterima langsung oleh Ical. "Terima kasih atas apresiasi teman-teman Ubaya," katanya. (ANT)