Jakarta (Antarasumsel.com) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa pemerintah telah menzalimi dirinya adalah tuduhan yang salah dan tidak berdasar.
"Saya kira tidak, jadi pemerintah sekarang ikut aturan saja, melapor ke polisi kan Pak Antasari, dibalas Pak SBY, baguslah, berarti kita sadar hukum," kata Wapres Jusuf Kalla usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu.
Pernyataan tersebut dikemukakan terkait tudingan SBY terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang telah menzalimi dirinya dan keluarganya karena putra sulungnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya pada 14 Februari 2017, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang menjadi terpidana kasus pembunuhan di masa pemerintahan SBY melakukan konferensi pers yang meminta SBY untuk jujur akan campur tangannya dalam kasus tersebut.
Antasari kemudian melaporkan dugaan keterlibatan SBY yang mengkriminalisasi dirinya kepada Bareskrim Polri.
Menanggapi tindakan tersebut, SBY juga balik melaporkan Antasari Azhar pada Bareskrim Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Terkait aksi saling melaporkan yang dilakukan Antasari dan SBY, Wapres mengatakan pemerintah saat ini akan menyerahkan semua prosesnya pada hukum yang berlaku.
"Ya kan dua-duanya minta kan, bukan satu, ya kita tunggu saja," kata JK.
Berita Terkait
PDI Perjuangan: Pertemuan Megawati dan JK pasti terjadi
Jumat, 23 Februari 2024 13:12 Wib
JK: Saya dan Rizal Ramli bertentangan tetapi tetap bersahabat
Rabu, 3 Januari 2024 15:16 Wib
Jusuf Kalla dukung pasanganAnies-Muhaimin
Rabu, 20 Desember 2023 9:13 Wib
Ganjar diskusi bersama JK bahas netralitas aparat
Minggu, 19 November 2023 19:35 Wib
JK berbagi kisah perdamaian di hadapan juru damai dunia
Kamis, 19 Oktober 2023 10:10 Wib
JK: Masjid bukan untuk mimbar kampanye politik
Selasa, 21 Maret 2023 16:23 Wib
Jusuf Kalla Lantik Pengurus Pimpinan Wilayah DMI Sumatera Selatan
Selasa, 21 Maret 2023 15:25 Wib
JK ingin DMI dukung upaya untuk menyejahterakan masyarakat
Jumat, 20 Januari 2023 9:03 Wib