Polres OKU intensifkan koordinasi untuk pemilu

id Pemilu 2024, tokoh masyarakat, pemilu damai, Polres OKU

Polres OKU intensifkan koordinasi untuk pemilu

Kapolres OKU AKBP Arif Harsono. (ANTARA/Edo Purmana/23)

Baturaja (ANTARA) - Jajaran Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat untuk ciptakan Pemilu damai 2024.

Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Arif Harsono di Baturaja, Sabtu mengatakan bahwa pesta demokrasi 2024 merupakan pemilu yang kompleks karena memilih DPRD kabupaten/kota hingga presiden dan wakil presiden, karena itu butuh perhatian dan komitmen berbagai pihak agar Pemilu 2024 berjalan lancar tanpa adanya perselisihan.

Menurut dia, masih banyak hal yang harus perlu dikoordinasikan bersama terkait sejumlah potensi masalah yang bisa mengganggu stabilitas keamanan pada pelaksanaan pemilu nanti.

Berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, kata dia, pemerintah, aparat keamanan dan penyelenggara pemilu serta pihak terkait lainnya harus memiliki persiapan yang lebih baik.

Oleh sebab itu, kata dia, saat ini pihaknya mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari KPU, Bawaslu, partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan pemilu damai.

"Sebelumnya kami telah mengunjungi sejumlah partai politik. Kali ini kami berkoordinasi dengan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu  untuk mewujudkan pemilu damai," ujar dia.

Dalam kunjungan tersebut, personel polisi mengajak tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi di lingkungan masing-masing agar pemilu berlangsung damai tanpa adanya konflik.

Pertemuan ini akan dilakukan secara berkelanjutan yang diharapkan bisa melahirkan solusi atas seluruh potensi masalah kepemiluan.

Kapolres juga berharap agar semua pihak menjalankan perannya secara profesional, juga saling berkoordinasi jika menemukan persoalan di lapangan.

"Karena untuk menciptakan kamtibmas yang aman, damai dan sejuk bukan hanya tanggung jawab Polri saja, tetapi semua pihak termasuk masyarakat," tegasnya.