Pemkab Ogan Ilir Sumsel gulirkan kiat tekan aduan ke PTUN

Ogan Ilir, Sumsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selaran memiliki kiat-kiat tersendiri untuk meminimalisasi pengaduan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan dan keputusan yang diambil.

"Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tentunya memiliki cara tersendiri untuk meminimalisir tindakan aduan kepada PTUN, contoh dalam seleksi bakal calon kepala desa," kata Bupati Ogan Olir Panca Wijaya Akbar di Ogan Ilir, Sabtu (29/7).

Menurut dia, dalam proses seleksi calon kepala desa Pemkab OI bekerjasama bersama Universitas Sriwijaya, sehingga tidak ada keraguan dalam seleksi bakal calon kades karena pemerintah daerah tidak ikut campur dalam seleksi itu.

Pemkab Ogan Ilir menjalin kerja sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari PTUN Palembang.

Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemkab Ogan Ilir dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Penandatanganan dilakukan Bupati OI dengan Kepala PTUN Palembang Nenny Frantika.

Bupati berharap penandatanganan MoU ini dapat lebih memaksimalkan sinergi antara Pemkab Ogan Ilir dengan PTUN Palembang.

Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar juga mengutip seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nenny Frantika  bahwa Kabupaten Ogan Ilir sangat minim laporan terkait gugatan sengketa jabatan kepada PTUN.

Selain itu mendorong para kepala perangkat daerah terkait dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh kepala PTUN Palembang.

Sementara itu Ketua PTUN Palembang Nenny Frantika mengapresiasi Pemkab Ogan Ilir yang selama ini sangat kooperatif dalam melaksanakan putusan-putusan PTUN.

"Semoga kerja sama ini dapat berjalan baik dan memberikan dampak yang positif," kata Nenny.