Kakanwil Kemenkumham Sumsel ikuti rapat persiapan evaluasi reformasi birokrasi

id kemenkumham

Kakanwil Kemenkumham Sumsel ikuti rapat persiapan evaluasi reformasi birokrasi

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto mengikuti Rapat Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, secara virtual, Rabu (31/8). (ANTARA/HO-Kemenkumham Sumsel)

Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sumatera Selatan  Harun Sulianto mengikuti Rapat Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, secara virtual, Rabu (31/8).

Rapat ini dipimpin Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang diikuti sekretaris unit utama  dan Kakanwil Kemenkumham se-Indonesia.

Dalam arahannya Sekjen Komjen Pol Andap Budhi Revianto mengatakan rapat ini bertujuan untuk mengecek kembali kesiapan  menghadapi evaluasi RB dan SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), 13 – 14 September 2022 mendatang.

Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa target kinerja (tarja) yang telah ditetapkan diawal tahun 2022 sebanyak 126 Kegiatan, terdiri dari 87  tarja Pusat dan 39 tarja wilayah.

“Jika semua jajaran tahu apa target, bagaimana cara harus mencapainya, maka semua akan mudah,” kata dia.

Untuk itu, Komjen Pol. Andap minta beberapa parameter keberhasilan yang harus dipenuhi, yakni meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kemudian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga meningkat, selain itu adalah opini laporan pengelolaan keuangan oleh BPK.

Kemenkumham untuk yang ke-13 kalinya memperoleh predikat WTP dari BPK. Parameter selanjutnya adalah komitmen bekerja tanpa penyimpangan dan kesalahan (Zero Mistake).

Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto juga minta para pimpinan agar memiliki sensitifitas terhadap isu terkini dan lakukan manajemen media dengan baik.

Selain itu memperhatikan performance Kemenkumham, berkaitan dengan enam area perubahan reformasi birokrasi, juga perhatikan nilai Sakip, indeks kualitas perencanaan, indeks pengelolaan aset dan pengelolaan arsip.

”Selain itu dibutuhkan juga Quick Response Time (QRT) yakni kecepatan dalam merespon terhadap seluruh aduan masyarakat, sebagai wujud komitmen kita terhadap kepuasan masyarakat,” kata dia.