Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani merefleksikan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai perjuangan untuk memuliakan manusia dan mewujudkan perdamaian dunia di tengah pandemi COVID-19 yang belum hilang sepenuhnya dan konflik geopolitik yang sedang melanda.
“Pandemi dan perang sama-sama memakan korban bernama manusia. Karenanya, refleksi atas 'Kemanusiaan Yang Adil Beradab' pada Hari Lahir Pancasila ini menjadi sangat relevan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia mengenang bagaimana prinsip filosofis “internasionalisme” atau “perikemanusiaan” yang menjadi ruh dalam Sila Kedua Pancasila itu diformulasikan degan jelas oleh Bung Karno pada Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945.
Menurut dia, "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" adalah idealisasi perjuangan untuk memuliakan hak-hak asasi manusia sekaligus ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia.
Puan mengenang bagaimana prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan ini dicetuskan Bung Karno agar nasionalisme Indonesia tidak menganut nasionalisme yang Chauvinisme, tetapi menjadi bangsa yang mewujudkan persaudaraan dunia.
“Di sisi lain internasionalisme yang dicetuskan Bung Karno bukanlah kosmopolitanisme atau antikebangsaan. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme,” kata Puan mengutip pernyataan Bung Karno.
Dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bisa mewujudkan perjuangan memuliakan manusia. Menurut dia, perjuangan DPR RI dalam mengesahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah bagian dari pembumian Kemanusiaan Yang Adil Beradab.
“Melalui tugas konstitusionalnya menyusun undang-undang, DPR ingin memuliakan, melindungi harkat, dan martabat manusia, tak terkecuali perempuan agar kekerasan seksual bisa dicegah dan ditindak secara progresif sehingga memberikan keadilan bagi korban,” ujarnya.
Puan mengatakan perjuangan untuk memuliakan manusia tidak akan berhenti dilakukan DPR melalui produk-produk legislasi yang akan dihasilkan, misalnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sedang dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Menurut dia, melalui RUU tersebut, DPR RI ingin negara hadir untuk menyejahterakan ibu dan anak sejak di dalam kandungan, kelahiran, dan pascakelahiran demi memajukan dan memuliakan manusia.
Berita Terkait
BPSDMD Sumatera Selatan terima tim LAN RI dalam visitasi akreditasi
Selasa, 30 April 2024 21:58 Wib
Sumsel-BIG sepakati pemanfaatan data dan informasi geospasial
Selasa, 30 April 2024 21:32 Wib
BKKBN RI sebut Provinsi Sumsel "on the track" penurunan stunting
Selasa, 30 April 2024 19:09 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI sidik korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:13 Wib
Sesama kelompok WNI berkelahi di Korsel Selatan, satu tewas
Selasa, 30 April 2024 14:49 Wib
BMKG: Sistem informasi hidro-meteorologi RI layak jadi percontohan
Rabu, 24 April 2024 8:12 Wib
KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih pada Rabu
Senin, 22 April 2024 17:05 Wib
Bawaslu RI: Penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MK
Minggu, 21 April 2024 11:33 Wib