Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau pemerintah daerah (pemda) menganggarkan dana yang memadai untuk keterbukaan informasi, sehingga hak masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi.
“Kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, secara khusus saya mengimbau untuk memberikan dukungan penuh, khususnya terkait penyediaan anggaran yang memadai dari dana APBD dan mengoptimalkan peran Komisi Informasi di masing-masing daerah,” kata Ma’ruf Amin di acara penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik secara virtual dari Jakarta, Rabu.
Keterbukaan informasi publik penting untuk diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah dalam rangka melibatkan partisipasi publik untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah.
“Partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya melalui mekanisme formal, seperti pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi juga melalui mekanisme partisipasi masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital ataupun media non-konvensional, seperti media sosial,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia terus menjalankan komitmennya sebagai negara yang mengedepankan keterbukaan dan transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan atau dikenal dengan istilah open government, kata Wapres.
Sebagai salah satu inisiator Open Government Partneship (OGP), Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil duduk bersama untuk menentukan langkah tepat dalam mendorong akses informasi secara luas.
“Beberapa fokus Pemerintah juga diarahkan pada peningkatan keterbukaan informasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi data anggaran pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik, serta perluasan akses layanan bantuan hukum,” katanya.
Oleh karena itu, Wapres berharap seluruh pemda dan K/L untuk dapat memberikan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Wapres juga meminta kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menggunakan hak atas informasi serta turut mengawal setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.
Berita Terkait
Sumsel-BIG sepakati pemanfaatan data dan informasi geospasial
Selasa, 30 April 2024 21:32 Wib
Wapres & Menteri Haji Arab Saudi bahas tambahan kuota haji Indonesia
Selasa, 30 April 2024 14:56 Wib
Gubernur Sumsel: Pemda dapat gunakan dana BTT jika kondisi darurat
Rabu, 24 April 2024 14:52 Wib
BMKG: Sistem informasi hidro-meteorologi RI layak jadi percontohan
Rabu, 24 April 2024 8:12 Wib
MK tolak dalil AMIN soal Twitter Kemenhan untuk kampanye 02
Senin, 22 April 2024 13:09 Wib
Pj Bupati Muba sidak kelurahan pastikan pelayanan publik lancar
Rabu, 17 April 2024 8:28 Wib
Kehadiran ASN Pemkab OKI capai 95 persen pascalibur Lebaran
Rabu, 17 April 2024 8:28 Wib
Semen Baturaja raih penghargaan berkat tranformasi digital infobank
Rabu, 3 April 2024 19:40 Wib