Yerusalem (Antara/Reuters) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu, mengajak Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel membahas abstain AS dalam pemungutan suara bagi resolusi Dewan Keamanan PBB, yang memerintahkan penghentian pembangunan permukiman di wilayah Palestina.
Secara terpisah, duta besar 10 negara lain juga dipanggil ke Kementerian Luar Negeri untuk mendapat teguran pada Minggu dan Netanyahu mengeluarkan pernyataan keras kepada Washington atas pemungutan suara di PBB pada Jumat lalu itu.
Juru bicara Israel tidak memberikan penjelasan saat Netanyahu bertemu dengan Dubes AS Daniel Shapiro.
Resolusi penghentian pembangunan permukiman tersebut disetujui Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara, karena AS memutuskan hubungan dengan sekutu dekat, yang dilindunginya, Israel, dan tidak menggunakan hak vetonya, tapi abstain.
Netanyahu secara pribadi pada acara di Israel menunjukkan kemarahannya dengan mengulangi lagi pada sidang kabinet mingguan pada Jumat dengan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Barack Obama bersekongkol dengan Palestina untuk mendukung resolusi tersebut.
Namun, Gedung Putih menolak tuduhan Israel itu.
"Menurut informasi yang kami peroleh, kami tidak meragukan pemerintahan Obama memprakarsai itu, membelanya, menyusun kata dan menuntut diloloskan," kata Netanyahu dalam sambutan di depan kabinet.
Pejabat lain menyatakan bahwa Netanyahu memberikan waktu selama tiga pekan hingga Presiden terpilih AS Donald Trump mulai menjabat kepada sejumlah menteri kabinet untuk menahan diri dari perjalanan atau pertemuan resmi ke sejumlah negara yang mendukung resolusi tersebut.
Sebanyak 10 dari 14 negara memilih resolusi tersebut dan beberapa negara yang memiliki kedutaan di Israel, seperti, Inggris, China, Rusia, Prancis, Mesir, Jepang, Uruguay, Spanyol, Ukraina, dan Selandia Baru dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Israel.
Minggu biasanya hari kerja di Israel, namun hampir semua kedutaan tutup dan pemanggilan duta besar pada Hari Natal sangat tidak biasa.
Dalam sidang kabinet mingguan, Minggu (25/12), Netanyahu menjelaskan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada Kamis, saat Israel dan Presiden terpilih AS Donald Trump berhasil menekan Mesir untuk tidak melanjutkan resolusi anti-pembangunan permukiman di Palestina.
Resolusi itu diajukan ulang sehari berikutnya oleh Selandia Baru, Senegal, Venezuela, dan Malaysia.
"Selama beberapa dasawarsa pemerintahan AS dan pemerintahan Israel tidak menyetujui pembangunan tersebut, namun kami sepakat bahwa Dewan Keamanan tidak berupaya menyelesaikan persoalan ini," kata Netanyahu.
"Kami tahu bahwa akan ada negosiasi lebih tegas dan
mendorong perdamaian lebih lanjut. Sebagaimana saya katakan kepada John Kerry, Kamis (22/12) lalu, sahabat tidak bertindak layaknya sahabat dalam Dewan Keamanan," katanya menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris.
Israel menerapkan kebijakan membangun permukiman di wilayah yang dicaplok dalam perang tahun 1967 dengan tetangga Arabnya, Palestina yang sedang berupaya menjadi negara merdeka. Wilayah di Palestina itu adalah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.
Hampir semua negara memandang pekerjaan pembangunan itu tidak sah dan menghambat proses perdamaian.
Israel tidak setuju dengan mengutip Al Kitab dan sejarah terkait dengan Tepi Barat dan Yerusalem sesuai dengan kepentingan keamanannya.
(Uu.M038)
Berita Terkait
KPK sita rumahmantan Menteri Pertanian di Makassar
Kamis, 16 Mei 2024 12:42 Wib
Menteri Keuangan laporkan kepada Presiden sorotan publik terhadap Bea Cukai
Rabu, 15 Mei 2024 15:57 Wib
Menteri Erick Thohir resmikan wisata sejarah dan jurnalisme AHC
Selasa, 14 Mei 2024 12:48 Wib
Mendag cek kapal tanker yang tak penuhi syarat berlayar di Sungai Musi
Rabu, 8 Mei 2024 20:55 Wib
Saksi sebut Syahrul Yasin Limpo bayar gaji pembantu Rp35 juta dari uang pegawai Kementan
Rabu, 8 Mei 2024 14:01 Wib
Menteri PUPR: Rumah menteri di IKN capai 87 persen dan selesai Juli
Selasa, 7 Mei 2024 10:03 Wib
Menteri PANRB: seleksi CASN 2024 tidak mungkin ditunda
Jumat, 3 Mei 2024 15:17 Wib
Menteri PPPA: Peringatan Hari Kartini momentum perempuan untuk bersatu
Selasa, 30 April 2024 16:20 Wib