Jakarta, (ANTARA Sumsel) - Wakil Presiden 2009-2014 Prof Dr H Boediono, MEc mengatakan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah harus teliti dan konservatif sehingga jangan sampai lepas kendali.
"Hal yang baik yang sudah terbentuk sikap keuangan negara itu harus dijaga jangan sampai lepas kendali. Istilahnya fiscal conservatism," katanya dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Kamis, terkait 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut dia, konservatif atau berhati-hati dalam pengelolaan negara dinilai merupakan rambut yang akan menolong semua negara untuk terjaga dari krisis.
Boediono berpendapat, semua krisis ekonomi yang terjadi di sejumlah negara seperti di Italia, Spanyol, Yunani, dan baru-baru ini Puerto Rico karena adanya kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia mengemukakan, paham konservatif dalam pengelolaan anggaran sudah terbentuk lama sejak zaman Presiden Soeharto yang mengedepankan adanya keseimbangan anggaran dalam rencana keuangan negara.
Tokoh bangsa kelahiran Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943 itu mengakui bahwa istilah konservatif kerap terdengar tidak terlalu bagus, tetapi yang sebenarnya dimaksudkan adalah "prudent" atau kehati-hatian dalam mengelola anggaran.
"Keuangan negara dihitung benar kemampuannya dan pengeluarannya utang dan defisit boleh saja, tetapi hanya pada batas-batas tertentu," katanya.
Boediono juga mengatakan, Bank Indonesia yang sejak 1999 telah menjadi lembaga independen memang menjadi pandangan yang lazim di dunia terhadap suatu bank sentral.
Namun yang terpenting, lanjutnya, adalah orang-orang yang berada di dalamnya juga mesti diisi oleh personel yang bagus, berintegritas, dan bervisi jangka panjang.
Boediono juga mengingatkan pentingnya jaring pengaman sosial dalam menghadapi krisis bagi mereka yagn membutuhkan untuk mendapatkan bantuan seperti subsidi untuk pendidikan anaknya dan seperti program beras miskin.
"(Jaring pengaman sosial) sudah ada embrionya dan itu yang harus dikembangkan menjadi suatu sistem atau institusi," ujarnya.
Selain itu, ujar dia, pejabat ke depan yang sedang menghadapi krisis juga harus diberikan payung hukum agar tidak ada niat tulus dalam mengatasi keadaan ternyata bisa saja disalahkan.
Untuk itu, lanjutnya, kerja di antara berbagai institusi yang menangani krisis seperti BI, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Sosial (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga sektor riil harus ada mekanisme yang teruji.
Boediono mengingatkan bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini, apa yang terjadi di pojok dunia yang jauh bisa pula berdampak. "Kita harus pandai-pandai dalam menghadapinya," katanya.
