Palembang (ANTARA Sumsel) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
mengatakan pembangunan yang dilaksanakan selama ini untuk
mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.
Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan lebih
memprioritaskan kebutuhan masyarakat, kata Mendagri dalam sambutan
tertulisnya bacakan Kepala Diklat Kementerian Dalam Negeri Ahmad
Zubaidi pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumsel di Palembang, Kamis.
Mendagri mengatakan, mencermati Rencana Pembangunan Jangka
Menengah berbagai prioritas program dalam upaya mengurangi kemiskinan
sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan.
Jadi dalam membuat rencana pembangunan harus disesuaikan dengan potensi di wilayah masing-masing, ujar Mendagri.
Dalam upaya mendukung rencana pembangunan daerah itu pihaknya juga minta memperhatikan kebijakan strategis pusat.
Pembangunan daerah harus menyelaraskan dengan pemerintah pusat sehingga berkesinambungan, ujar dia.
Jadi seluruh potensi yang ada di daerah harus dimaksimalkan supaya perekonomian meningkat dan berkelanjutan.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan daerah ini terus
memaksimalkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumsel akan membangun Pelabuhan Tanjung Api Api termasuk kawasan ekonomi khusus, kata dia.
Namun, ke semua pembangunan itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat terutama di bidang perizinan.
Sehubungan itu pihaknya minta dukungan agar pertumbuhan ekonomi
daerah ini semakin meningkat dengan adanya perkembangan pembangunan.
Berita Terkait
KPK konfirmasi Mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengenai proses pengadaan KTP-el
Kamis, 30 Juni 2022 13:49 Wib
Mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengaku tak pernah bertemu Paulus Tannos
Rabu, 29 Juni 2022 16:34 Wib
KPK periksa mantan Mendagri Gamawan Fauzi terkait gedung kampus IPDN
Senin, 18 November 2019 15:56 Wib
Gamawan Fauzi sebut pembangunan gedung IPDN tidak ada masalah
Selasa, 18 Juni 2019 0:00 Wib
KPK periksa Gamawan kasus pembangunan gedung IPDN
Kamis, 3 Mei 2018 11:15 Wib
Gamawan Fauzi bantah terima gratifikasi kasus KTP-E
Jumat, 20 Januari 2017 13:18 Wib
Mendagri nyatakan Perppu Pilkada segera terbit
Kamis, 2 Oktober 2014 14:29 Wib
Mendagri : pelaksanaan otonomi daerah perlu pengawasan
Senin, 1 September 2014 13:04 Wib