Pengunjukrasa minta DPRD evaluasi kinerja PU Pengairan

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pengunjuk rasa yang mengaku tergabung dalam himpunan pemuda nusantara mendesak DPRD Sumatera Selatan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan setempat.

Selain itu, para demonstran atau pengunjuk rasa juga meminta wakil rakyat mengevaluasi kinerja Balai Sungai VIII wilayah Sumbagsel dalam unjuk rasanya di DPRD Sumsel di Palembang, Kamis.

Koordinator Aksi HPN Ekky Syahruddin mengatakan, sampai saat ini belum jelas keseriusan pemerintah untuk mencari solusi atau jalan keluar mengurangi dampak banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumsel.

Menurut dia, seharusnya pemerintah bisa bertindak cepat dalam mengambil langkah tepat agar banjir tidak berdampak pada ekonomi kerakyatan yang mengalami kemerosotan.

Permasalahan banjir ini juga berdampak pada anak sekolah yang menjadi kegiatan belajar mengajar terhambat akibat tempat mereka belajar terendam, katanya.

Ia menilai, anggaran proyek yang nilainya hampir triliunan rupiah di Balai VIII Wilayah Sumbagsel masih tidak mampu mengatasi banjir musiman air pasang terjadi lima tahun sekali di daerah ini.

Hal itu bisa dilihat dari bangunan yang dikelola oleh Balai VIII seperti bendungan, irigasi, pintu air masih sangat jauh dari harapan, tuturnya.

Sementara dana yang dikucurkan cukup besar untuk mengatasi banjir baik yang dikelola Balai Wilayah VIII Sumbagsel dan Dinas PU Pengairan, tetapi persoalan banjir tidak bisa diatasi, katanya.

Selain itu ia juga meminta proses tender pada PU Pengairan Sumsel 2013 dibatalkan, karena diduga penuh dengan kecurangan.

Para pengunjuk rasa juga mengaku kecewa, karena tidak ada satupun anggota dewan yang bisa menerima mereka untuk menyampaikan aspirasi tersebut, karena sedang dinas ke luar kota.

"Kita datang ke DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasi soal banjir yang telah melanda beberapa wilayah di provinsi ini," ujarnya.

Sebelumnya puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Anti Perampok Negara (A2PN) mendatangi DPRD Sumsel untuk mendesak proses lelang barang dan jasa di Dinas PU Pengairan dibatalkan dan diulang dari awal.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Yuswar Hidayatullah mengatakan, kalau mereka pernah menyampaikan dalam rapat supaya jadwal dinas luar kota diatur sehingga tidak kosong.

Kalau sampai saat ini permintaan itu belum terealisasi, nanti akan disampaikan lagi, katanya.