Pemprov Sumsel alokasikan bantu ponpes Rp5,14 miliar

id pemprov sumsel, alex noerdin, gubernr, alokasilkan bantuan untuk ponpes, ponpes, forpess, bantuan

...Bantuan itu dialokasikan untuk 276 pondok pesantren yang tersebar di 17 kabupaten dan kota...
Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana bantuan untuk pengembangan dan kegiatan operasional pondok pesantren pada 2014 ini sebesar Rp5,14 miliar.

Bantuan itu dialokasikan untuk 276 pondok pesantren yang tersebar di 17 kabupaten dan kota, kata Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin di Palembang, Sabtu.

Dia menjelaskan, bantuan tersebut telah dibagikan secara bertahap kepada pengurus pondok pesantren seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, dan Kota Lubuklinggau.

"Saya telah menyerahkan bantuan itu secara simbolis kepada sejumlah pengurus pondok pesantren pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan (Forpess) periode atau masa khidmat 2014-2018 di Griya Agung, Jumat (15/8)," ujarnya.

Menurut dia, dengan alokasi dana bantuan tersebut, masing-masing pondok pesantren di daerah ini dapat memperoleh dana pengembangan dan operasional sebesar Rp20 juta.

Dengan dana bantuan itu diharapkan pondok pesantren dapat melaksanakan program pengembangan lembaga pendidikan Islam itu dan mencetak sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang tinggi.

Pemerintah Provinsi Sumsel memiliki komitmen yang kuat membuka lebar akses masyarakat untuk mandapatkan pendidikan, sehingga pihaknya siap membantu dan memberikan dukungan dana untuk memajukan lembaga pendidikan di semua tingkatan termasuk pondok pesantren.

"Untuk membuka akses masyarakat masuk ke dunia pendidikan, saya telah membuat program pendidikan gratis untuk tingkat SD hingga SMA sederajat sejak tahun 2008 dan pada 2015 akan dilanjutkan ke tingkat perguruan tinggi," ujarnya.

Pengembangan pendidikan gratis hingga ke perguruan tinggi itu diharapkan dapat dimulai sesuai rencana yang ditetapkan tersebut.

Dengan dibukanya akses pendidikan tinggi tersebut diharapkan kualitas sumber daya manusia di provinsi yang berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa ini bisa lebih baik lagi dan dapat menghadapi persaingan global terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diterapkan pada 2015, kata gubernur.