Sarundajang tokoh pluralisme calon alternatif wapres 2014

Manado (ANTARA Sumsel) - Genderang politik semakin kuat ditabu menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, lembaga survey semakin kencang menampilan sejumlah tokoh nasional yang dianggap berpeluang untuk menahkodai Indonesia periode 2014-2019.

Ditengah hiruk-pikuk nama-nama calon presiden dan wakil presiden (wapres), muncul nama Sinyo Harry Sarundajang dinilai sejumlah tokoh pantas diangkat untuk menjadi calon alternatif Wapres 2014.

Sarundajang saat ini masih menduduki jabatan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dikenal luas sebagai tokoh pluralisme, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan dan golongan masyarakat Indonesia.

Hasil riset Pol Tracking Intitute sebagaimana dilansir kompas.com, bahwa Sinyo Harry Sarundajang menduduki peringkat ke-9 dari 10 nama yang layak untuk diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden di Pemilu 2014.

Menyimak dari hasil riset tersebut menunjukkan bahwa ketokohan Sarundajang telah dikenal dan diterima masyarakat secara luas, bukan hanya di Sulut tetapi sudah menyebar di kawasan nusantara ini.

Sarundajang merupakan sosok paripurna, banyak prestasi luar biasa sudah berhasil dilakukannya. Kini saatnya mengabdi dan berkiprah lebih menasional lagi, kata Prof Dr M Ryaas Rasyid, sebagaimana dilansir harian-komentar.com

"Saya setuju dan mendukung jika Sarundajang maju dalam pencalonan Capres-Wapres, "kata sesepuh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Ryas Rasyid.

Pasalnya, mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Persatuan Nasional ini menilai bahwa salah satu keberhasilan luar biasa adalah ketika Sarundajang berhasil mendamaikan konflik horizontal di Maluku dan Maluku Utara.

Tak heran, dengan keberhasilan menjabat gubernur dan mendamaikan dua daerah konflik tersebut, Sarundajang memang pantas dinobatkan menjadi tokoh pluralisme.

Saat ini bukan eranya lagi memilih pemimpin berdasarkan klasifikasi agama. Kalau personifikasi orang tersebut memang berkualitas dan layak, banyak prestasi dan punya komitmen untuk mengabdi, maka agama atau suku bukanlah halangan, kata Ryaas mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII).

Prof. Dr. Syamsuddin Haris, salah satu peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menilai dari aspek prosedural, sukses memimpin daerah konflik telah mampu mensejajarkan Sarundajang sebagai salah satu profil penting dan patut diperhitungkan dalam kancah pemilu Presiden-Wapres 2014.

Kalaupun ada alasan pertimbangan agama, suku, dan ras, kata penulis buku Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman (LP3ES, 1995), bahwa itu bukanlah hal mutlak. Sejak 1999 Indonesia telah dikategorikan sebagai negara electoral democracy (mempraktikkan sistem multipartai kompetitif dan pemilu yang bebas.

Kini, Indonesia bahkan telah dikategorikan sebagai salah satu dari 89 negara liberal democracy, yaitu negara menjamin implementasi hak-hak individu, penegakan hukum, dan hadirnya berbagai prakondisi lain bagi sebuah masyarakat yang bebas.

"Jadi jangan pernah membawa-bawa agama, suku, atau ras sebagai alasan untuk menentukan kualitas alternative calon. Siapa berprestasi, berkomitmen kuat membangun bangsa patut diakomodir, termasuk pak Sarundajang, "tukas dosen Program Pasca-Sarjana Komunikasi itu.

Birokrat Profesional          
Pada kesempatan terpisah Mahfud MD dalam kunjungannya sehubungan adanya Muswil Kahmi Sulut di Manado, melihat Sarundajang sebagai sosok birokrat yang sangat professional dan toleran.

"Pemikiran-pemikiran dan langkah Sarundajang dalam pemahaman pluralisme menjadi salah satu terobosan dalam membangun Sulut. Ini terbukti mampu membawa Sulut tampil sebagai salah satu daerah contoh kerukunan yang mampu terpelihara dengan baik," sebut Mahfud MD.

Begitu pun dengan latar belakang politik, birokrat maupun pendidikan dimilikinya, oleh Mahfud MD, Sarundajang disebut salah satu tokoh panutan, apalagi beliau adalah doktor di Universitas Gajah Mada (UGM) dan doctor honoris causa dalam bidang pluralisme oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

"Sarundajang mampu diterima oleh semua golongan maupun agama-agama lain, apalagi dengan sikap dan tindakannya yang senantiasa mengacu pada kebangsaan, nasionalisme dan pluralisme," tandasnya.

Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam (SI) Sulut, merekomendasikan Sarundajang sebagai Calon Wapres pada Pemilu 2014. Terkait itu, Ketua DPP SI, Ramlan Sasmita mengatakan pihaknya akan memperhatikan usulan tersebut.

"Kami akan memperhatikan usulan DPW SI Sulut untuk dibahas di DPP dalam waktu dekat ini, "kata Sasmita, sambil menambahkan aspirasi SI Sulut sangat baik, nanti setelah dibahas pada di tingkat pimpinan pusat, akan dijabarkan ke tingkat wilayah.

DPW SI Sulut menilai Sarundajang patut menjadi capres karena telah menunjukkan prestasi luar biasa, antara lain peroleh gelar DR (Honoris Causa) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penganugerahan penghargaan sebagai tokoh pluralisme dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena Sarundajang dinilai berhasil mendamaikan pertikaian horizontal di daerah Maluku.

Di samping itu, ia berhasil memajukan daerah Sulut dengan program membangun tanpa korupsi, sehingga daerah ini pada 2009, 2010 dan 2012 meraih prestasi gemilang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pusat.

Sarundajang juga sukses menggelar sejumlah acara berskala internasional di daerah ini, antara lain World Ocean Conference (WOC) dan CTI Summit, sehingga Sulut semakin dikenal di mancanegara.

Direktur Eksekutid Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, mengatakan sejumlah tokoh dari daerah dinilai punya potensi, memiliki interitas dan pengalaman memimpin pemerintahan untuk menjadi calon alternatif pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Ada 10 nama pejabat dan bekas pejabat daerah yang dinilai layak menjadi calon alternatif, berdasarkan survei dilakukan Pol Tracking Institute. Survei itu dilakukan pada empat bulan pertama tahun ini.

"Kalau mereka diberi ruang, misalnya ada konvensi atau apa pun ada kemungkinan mereka bisa tampil. Kedua, integritas yang dimiliki para kepala daerah ini membuktikan mereka cukup bagus dan mudah-mudahan bisa menambah menu prasmanan hajatan demokrasi lima tahunan, "katanya.

Sepuluh nama pejabat atau bekas pejabat daerah berpotensi menjadi calon alternatif pada pemilu presiden 2014, antara lain Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan publik sekarang ini cenderung melihat kinerja seseorang selama memimpin, bukan lagi popularitas. "Untuk itu, parpol harus cari orang terbaik dan dinominasikan.

Irman mengatakan, parpol tidak perlu khawatir terhadap munculnya banyak figur alternatif. Pasalnya, hasil riset Pol Tracking Institute menunjukkan mereka yang dianggap layak diusung di pilpres kebanyakan berasal parpol atau diusung parpol ketika pilkada.

"Artinya, ayo dong parpol buka diri. Jangan mentang-mentang keluarga dia yang mendirikan parpol, kemudian saya yang tentukan 'menu' (capres) kita di 2014. Ngapain harus takut, "kata Irman.

Irman juga berharap media tidak hanya mengangkat kinerja Jokowi ke tingkat nasional, seolah-olah hanya Jokowi gubernur di Indonesia. Media diharapkan juga mengangkat prestasi kepala daerah lain sehingga semakin banyak pilihan calon pemimpin nasional bagi publik.

Hanta Yuda menambahkan, jika media gencar mengangkat tokoh lain yang berprestasi, parpol pasti akan melirik. Ia memberi contoh ketika media massa banyak memberitakan Jokowi. Kini, beberapa elite parpol tertarik untuk mengusung Jokowi sebagai cawapres.

Publik sekarang ini cenderung melihat kinerja seseorang selama memimpin, bukan lagi popularitas. "Untuk itu, parpol harus cari orang terbaik dan dinominasikan. Kalau parpol tidak ada niat mengusung yang terbaik, yah kita paksakan," pungkasnya.

Saat ini tinggal lima parpol belum menetapkan capres untuk Pilpres 2014. Parpol tersebut, yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Demokrat dan PPP akan memilih capres melalui konvensi.

Adapun parpol lain sudah menetapkan capres, yakni Partai Golkar (Aburizal Bakrie), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Partai Hanura (Wiranto), dan Partai Amanat Nasional (Hatta Rajasa), demikian dikutip melalui kompas.com.