Palembang (ANTARA) - Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Andi Purwana merekomendasikan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan melakukan percepatan sertifikasi aset daerah sebagai salah satu indikator memperbaiki peringkat pada program Monitoring Control for Prevention (MCP) tahun 2023.
Andi saat diwawancarai di Palembang, Kamis, mengatakan MCP merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Pada MCP 2020 Pemprov Sumsel meraih peringkat keempat, MCP 2021 peringkat kelima, dan MCP 2022 peringkat keenam.
Ia menjelaskan pihaknya sudah melakukan rapat dengan petinggi Pemprov Sumsel, mulai dari Penjabat Gubernur, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat tersebut, pihaknya memberikan usulan agar meningkat skor pada MCP 2023 dan menghasilkan tujuh rencana aksi, diantaranya mempercepat sertifikasi aset daerah.
Kemudian, ada beberapa yang penting terkait dengan pengawasan. Karena Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap PPJ dan kegiatan-kegiatan lainnya itu terus dilakukan supaya tidak ada korupsi.
“Maka dari itu, Pemprov Sumsel harus melaksanakan tujuh aksi tersebut yang disepakati dalam rapat, sehingga pada MCP 2023, Pemprov Sumsel dapat meraih peringkat tiga besar,” kata Andi.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan pihaknya berupaya keras untuk menjalankan tujuh rencana aksi yang sudah disepakati sehingga dapat meraih peringkat tiga besar pada MCP 2023z
“Hal yang menjadi PR itu bisa dilengkapi, disempurnakan, dan diperbaiki lagi, sehingga yang belum tercapai tadi dapat dipenuhi dalam satu bulan ini,” kata dia.
KPK rekomendasikan Sumsel percepat sertifikasi aset daerah
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Andi Purwana (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat diwawancarai di Palembang, Kamis (7/12/2023). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
