Temui Wali Kota Lubuklinggau, Kakanwil Kemenkumham Sumsel bahas beragam kerja sama

Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya menyambangi Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe di rumah kediamannya, Selasa (28/2).

Kakanwil Kemenkumham Sumsel bersama rombongan disambut  Wali Kota Prana Putra di kediamannya, Selasa (28/2), didampingi Sekda Kota Lubuklinggau. 

Dalam pertemuan itu, dibahas beberapa peluang kerja sama seperti di bidang pelayanan keimigrasian, pelaksanaan tugas kekayaan intelektual, hingga pembahasan rencana strategis untuk memajukan UMKM.

Mengawali pembicaraannya, Ilham Djaya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Pemkot Lubuklinggau atas komitmen dan kerjasamanya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenkumham di daerah dapat berjalan dengan prima.

“Atas kerjasama dan gerak cepat dari Pemkot Lubuklinggau, proses pembentukan UKK Lubuklinggau yang cukup strategis ini tergolong menjadi yang tercepat dan yang pertama di tahun ini”, ucap Ilham.

Terkait dengan pelaksanaan tugas kekayaan intelektual, dikatakan Ilham bahwa provinsi yang terpilih sebagai provinsi penyelenggara event Kekayaan Intelektual yang diadakan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diantaranya yaitu: NTT, Kalbar, dan Sumsel.

“Lubuklinggau terpilih sebagai kota penyelenggara di Sumsel. Untuk itu, pihak Kanwil Kemenkumham Sumsel berkomitmen untuk bekerjasama dan memfasilitasi kegiatan yang dimaksud sehingga apa yang menjadi daya tarik dan ciri khas di kota ini dapat dilihat oleh masyarakat luas,” ujar Ilham.

Statistik mencatat bahwa UMKM dapat menunjang dan menggerakkan 65% dari total perekonomian.

Namun diterangkan Ilham, UMKM sukar untuk mengembangkan usahanya karena tidak memiliki badan hukum sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses.

“Merespons hal tersebut dan sejalan dengan UU Cipta Kerja, Kanwil Kemenkumham Sumsel hadir dengan layanan perseroan perorangan sehingga UMKM dapat mendaftarkan unit usahanya sehingga mendapatkan legalitas secara Hukum. Prosesnya cukup singkat terbilang hanya 7 menit dan biayanya 50 ribu rupiah, dimulai pendaftaran hingga SK diterbitkan yang terhubung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," terang Ilham.

Menanggapi bahasan yang penting dan mendesak tersebut, Wali Kota Lubuklinggau Prana Putra menyambut baik gagasan dan langkah strategis yang telah dirumuskan oleh Pihak Kanwil Kemenkumham Sumsel dan siap untuk mendukung hal tersebut.

“Dengan adanya layanan keimgrasian dan nantinya akan diresmikan UKK Lubuklinggau, dampaknya bukan hanya kepada income juga dapat mendukung operasional dan pelayanan dari bandara lubuk linggau. Bandara tersebut cukup strategis sehingga dapat menunjang pelayanan yang terintegrasi serta mendukung kota penyangga sekitar,"  jelas Wali Kota Lubuklinggau itu.

Lebih lanjut, Prana Putra menuturkan bahwa rencana pelaksanaan kegiatan Kekayaan Intelektual akan diagendakan dengan Gebyar Ayo Ngelong pada tanggal 23 Maret mendatang.

“Ayo Ngelong merupakan ajang kunjungan pesta rakyat yang dirangkaian dengan Festival Ramadhan. Tentunya hal ini menjadi program stimulus terhadap rencana Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk memajukan UMKM dan KI yang nantinya akan disediakan booth pelayanan perseroan perorangan,” cerita Prana Putra.

Terakhir, Wali Kota Lubuklinggau mengungkapkan bahwa terdapat Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar Hak Kekayaan Intelektual ialah enam motif batik duren dan tiga jenis songket.

Turut hadir pada audiensi tersebut diantaranya Kadiv Keimigrasian, Sekretaris Daerah Lubuk Linggau, para Kepala Dinas setempat, Kepala Satuan Kerja Kemenkumham Lubuklinggau Raya, serta Para Pejabat Struktural Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel.