Jakarta (ANTARA) - Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta kepada pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang terkait kebijakan impor beras yang akan dilakukan pada saat produksi beras dalam negeri diprediksi meningkat.
"Sehubungan dengan adanya rencana impor komoditi beras, KTNA meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras," kata Sekretaris Jenderal KTNA Yadi Sofyan Noor dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak penurunan harga jual hasil panen padi petani serta membuat mental petani tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini.
Dia mengatakan para petani telah berusaha memanfaatkan waktu, tenaga, dan modal usahanya, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pangan.
Yadi mengungkapkan saat ini di beberapa wilayah Indonesia sudah memasuki masa panen yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan. Dia memastikan bahwa awal Maret hingga Mei merupakan masa panen raya.
"Maka untuk itu diharapkan pemerintah melalui Perum Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah," katanya.
Selain itu, lanjut dia, ada potensi peningkatan produksi beras tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan adanya potensi peningkatan produksi padi pada 2021 yaitu potensi produksi padi subround Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.
KTNA, kata dia, sangat mengapresiasi pernyataan Presiden RI pada saat Rapat Kerja Kementerian Pertanian pada 11 Januari untuk berhati-hati dengan impor, dan saat rapat kerja Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Kementrian Perdagangan pada 4 Maret untuk tidak menambah impor serta meningkatkan hasil produksi dalam negeri.
"Untuk itu KTNA berharap pemerintah lebih mengantisipasi permasalahan yang akan muncul terutama pada saat panen raya komoditas padi, agar hasil panen lebih optimal untuk mencukupi pangan nasional," kata Yadi.
Pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Berita Terkait
Masa panen pendek tantangan Bulog Sumsel dalam penyerapan beras 2024
Rabu, 24 April 2024 14:09 Wib
Bulog serap 500 ton beras petani OKU Timur
Minggu, 7 April 2024 22:03 Wib
Bulog jamin stok beras di OKU Raya aman hingga Idul Fitri
Minggu, 7 April 2024 2:52 Wib
OKU Timur masuki periode panen raya, Bulog setempat siap serap
Kamis, 4 April 2024 22:31 Wib
Presiden Jokowi: Bantuan pangan beras hingga akhir tahun bergantung APBN
Kamis, 4 April 2024 12:08 Wib
Wabup OI Safari Ramadhan bawa oleh-oleh beras dan jam dinding digital
Minggu, 24 Maret 2024 14:56 Wib
Disdag Sumsel imbau masyarakat tak berbelanja berlebih selama Ramadhan
Kamis, 14 Maret 2024 15:53 Wib
Pemprov Sumsel gandeng BSB berdayakan UMKM di bazar Ramadhan
Rabu, 13 Maret 2024 21:27 Wib