Pusbangfilm menilai, perfilman Indonesia sedang bangkit

Malang (ANTARA News Sumsel) - Kepala Pusat Pengembangan Perfilman  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangfilm Kemendikbud),  Maman Wijaya menyatakan perfilman nasional saat ini sedang bangkit yang ditandai dengan meningkatnya animo masyarakat menonton film layar lebar.

"Bangkitnya perfilman nasional bisa kita lihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat untuk menonton film produksi anak negeri, bahkan pada tahun 2017, jumlah penonton film garapan anak negeri mencapai puluhan juta orang," kata Maman Wijaya saat membuka rapat koordinasi (rakor) Pengembangan Perfilman Indonesia di Batu, Jawa Timur, Selasa malam.

Ia mengemukakan berdasarkan data yang dihimpun sampai  akhir 2017,  jumlah  penonton film Indonesia di seluruh Tanah Air mencapai 42 juta orang dan jumlah layar pun diperbanyak.

"Mudah-mudahan tahun ini tidak hanya jumlah penonton yang meningkat, film-film nasional yang diproduksi anak negeri pun juga semakin banyak dan berkualitas," ucapnya.

Rakor dengan tajuk "Kerja Bersama Memajukan Perfilman Indonesia" itu berlangsung selama tiga hari (13-15/2) di Kota Batu Jawa Timur. Rakor tersebut diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan perfilman di Tanah Air.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi dalam sambutan pembukaan rakor tersebut mengatakan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamanatkan peran yang seimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka memajukan perfilman nasional.

Oleh karena itu, katanya, rakor yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan perfilman nasional maupun daerah ini menjadi sangat strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan.

"Kami berharap melalui rakor ini kebijakan-kebijakan teknis terbaru terkait perfilman dapat tersosialisasikan, serta koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah juga semakin intensif dan terjalin dengan lebih baik," katanya.

Beberapa topik besar yang dibahas dalam rakor tersebut, di antaranya mengenai Kebijakan Perfilman, Pengembangan Apresiasi Film, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Perfilman dan Komunitas Perfilman, serta Data Perfilman dan Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN).

Selain diikuti asosiasi, komunitas, dan pegiat perfilman, rakor juga mengikutsertakan unsur legislatif Komisi X DPR-RI dan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Provinsi serta melibatkan beberapa kementerian dan lembaga negara sebagai peserta maupun narasumber.

Lembaga negara yang dihadirkan dalam rakor tersebut, di antaranya adalah Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Perfilman Indonesia (BPI), Lembaga Sensor Film (LSF), serta Perusahaan Film Nasional (PFN).

Selain itu, rakor juga menghadirkan beberapa unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbud dan beberapa perwakilan sekolah yang memiliki program pengembangan perfilman.
(T.E009/Santoso)