Jakarta (ANTARA Sumsel) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko menyatakan kesiapannya menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun pada 25 Agustus 2013.
"Seorang prajurit dengan segala apa pun harus siap," kata KSAD di sela-sela Acara Bazar Murah TNI AD yang bekerja sama dengan Artha Graha Peduli, di Markas Besar TNI-AD, Jakarta, Kamis.
Ia mengaku, dirinya saat ini masih menyiapkan diri untuk menjadi KSAD yang baik, dan mengenai yang lain belum terpikirkan. Namun, bila ditunjuk sebagai Panglima TNI, dirinya mengaku siap.
Soal kesiapan untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan di DPR, kata Moeldoko, dilihat saja nanti.
Angota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berpendapat Jenderal Moeldoko adalah perwira tinggi (Pati) cerdas dan intelektual yang dipercaya mampu menghadapi tantangan maupun ancaman terhadap pertahanan negara dengan baik serta komprehensif.
"Terlebih sekarang kan sudah tak jamannya lagi perang tradisional, yang mengandalkan sekadar otot dan alutsista, tapi perang modern yang sifatnya asimetrik. Ancaman dari infiltrasi asing dengan berbagai cara tentu ke depan saya lihat bisa meningkat eskalasinya. Situasi kawasan dewasa ini menuntut kecerdasan seorang Panglima," ucap wanita yang mendalami intelijen ini.
Mengenai hanya satu nama yang disodorkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Susaningtyas memandang adalah hal wajar karena sebenarnya Panglima TNI dan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Lagipula secara tak tersurat kan ada kebiasaan bergiliran.
Ia menambahkan DPR dalam hal ini bukan menyeleksi, melainkan menyatakan sikap menyetujui atau tak menyetujui saja.
Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan pihaknya akan menanyakan komitmen calon Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, yang saat ini masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tentang penuntasan reformasi internal TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
"Kami akan menggali sejauh mana komitmen Moeldoko dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, yakni reformasi internal TNI," katanya.
Menurut dia, tugas Panglima TNI mendatang sangat berat karena selain adanya momentum Pemilu dan Pilpres 2014, namun ada beberapa agenda reformasi internal yang mangkrak, antara lain revisi UU Peradilan Militer, ancaman non tradisional, transparansi dan efisiensi anggaran pertahanan.
"Jika Moeldoko jadi Panglima TNI, maka kekuatan teritorial di perkotaan digeser ke pengamanan perbatasan serta pulau terluar lebih diutamakan," kata politisi PDIP ini.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengajukan nama calon pengganti Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono ke DPR. Presiden SBY mengajukan nama Jenderal TNI Moeldoko, yang belum lama ini ditunjuk menjadi KSAD.
Surat pengajuan Moeldoko diterima DPR tanggal 23 Juli 2013. Moeldoko menjadi satu-satunya nama yang diajukan oleh Presiden.(rr)
Berita Terkait
Direktur Jenderal Aptika: Tidak ada alasan memblokir X
Kamis, 27 Juni 2024 15:56 Wib
Prabowo Subianto tak hadir di PTUN soal gugatan pangkat jenderal kehormatan
Kamis, 20 Juni 2024 17:26 Wib
KPK: Lebih dari 10 orang dan dua korporasi tersangka di kasus DJKA
Rabu, 5 Juni 2024 12:14 Wib
Jaksa Agung-Kapolri tampil mesra di tengah isu penguntitan jampidsus
Senin, 27 Mei 2024 12:22 Wib
KPK tetapkan tersangka korporasi dalam korupsi di DJKA
Rabu, 22 Mei 2024 12:58 Wib
Presiden Jokowi terima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia
Jumat, 17 Mei 2024 10:02 Wib
Kemenag minta masyarakat waspada modus penipuan berangkat haji tanpa antrean
Rabu, 24 April 2024 11:56 Wib
Prabowo resmi sandang jenderal bintang empat kehormatan
Rabu, 28 Februari 2024 15:50 Wib