Kiat Indonesia gandeng sejumlah negara kembangkan vaksin corona

Jakarta (ANTARA) - Indonesia berpacu dengan waktu untuk mencari jalan keluar dari wabah virus corona baru di tengah jumlah kasus yang kian melonjak setiap hari.

Pada Minggu, 13 September 2020, Indonesia mencatat 3.636 kasus baru yang menambah total infeksi nasional menjadi 218.382 kasus terhitung sejak 2 Maret 2020.

Kasus COVID-19 telah ditemukan di seluruh 34 provinsi dan 490 kabupaten/kota di Indonesia dan mengakibatkan 8.723 orang meninggal dunia, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Baca juga: Menko Airlangga: Realisasi PEN UMKM mencapai 91,4 persen
Baca juga: Erick Thohir berharap vaksin Merah Putih bisa diproduksi 2022

Sementara itu secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pandemi ini telah terjadi di 216 negara dengan lebih dari 17,6 juta kasus terkonfirmasi dan 680.894 kematian, per 2 Agustus 2020.

Melihat betapa cepatnya virus corona menyebar dan berdampak besar, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga sosial ekonomi dunia, Indonesia memandang perlunya penguatan kerja sama internasional dalam pengadaan peralatan kesehatan serta pengembangan vaksin, yang dianggap sebagai solusi paling “mujarab” untuk penyakit ini.

Untuk itu, pemerintah Indonesia gencar melakukan pendekatan dengan sejumlah negara yang sedang mengembangkan vaksin COVID-19, agar dapat segera memperoleh akses terhadap vaksin tersebut.

Sedikitnya dua negara, yaitu China dan Uni Emirat Arab (UAE) telah menyatakan komitmennya untuk melakukan kerja sama pengembangan vaksin dengan Indonesia.

Baca juga: Erick: RI jajaki kerja sama dengan beberapa produsen vaksin
Baca juga: Menko Airlangga targetkan Indonesia dapat 290 juta vaksin tahun depan

Pengembangan vaksin dengan China, yang dilaksanakan oleh Sinovac Biotech Ltd dan PT Bio Farma (Persero), merupakan yang terdepan karena telah memasuki uji klinis tahap III di Bandung, Jawa Barat.

Kedua perusahaan farmasi tersebut telah menyepakati nota kesepahaman (MoU) yang berisi komitmen Sinovac untuk memberikan prioritas kepada Bio Farma untuk menyuplai bulk atau konsentrat vaksin COVID-19 setelah Maret 2021 hingga akhir 2021.

Selain itu, pihak Sinovac dan Bio Farma juga menandatangani perjanjian awal pembelian dan distribusi 40 juta dosis vaksin COVID-19 mulai November 2020 sampai Maret 2021.

“Ini adalah kerja sama yang cukup panjang antara Bio Farma dan Sinovac,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Agustus lalu, tanpa menyebut harga beli vaksin yang telah disepakati antara kedua perusahaan tersebut.

Setelah China, Indonesia berhasil menjalin kerja sama vaksin dengan UAE.

Dalam perjanjian yang disepakati pertengahan Agustus lalu, perusahaan teknologi kesehatan asal UAE, G-42 Health Care Al Holding Rsc Ltd, menyatakan kesanggupannya untuk memasok 10 juta dosis vaksin bagi Indonesia untuk tahun 2020 melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma Tbk.

Perusahaan teknologi yang berbasis kecerdasan buatan itu juga menandatangani MoU dengan Kimia Farma untuk pengembangan produk-produk vaksin dengan cakupan kerja sama di bidang produk farmasi, layanan kesehatan, riset dan pengembangan serta uji klinis, produksi vaksin serta pemasaran dan distribusi.

Melalui kerja sama bilateral dengan China dan UAE, Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan Indonesia akan memiliki 30 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini.

Jumlah yang dimaksud merujuk pada komitmen 20 juta dosis vaksin dari Sinovac dan 10 juta vaksin dari G-42. Kemudian pada 2021, Indonesia telah memegang komitmen penyediaan 250 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac dan 50 juta dosis dari G-42.

Namun, kata Erick, jumlah total 300 juta dosis vaksin yang diperkirakan tersedia pada 2021 belum mencukupi untuk menjamin kebutuhan seluruh populasi di Tanah Air.

Pasalnya, setiap individu memerlukan vaksin dengan dua suntikan. Dengan demikian, menurut Erick, 300 juta dosis hanya cukup untuk 170 juta rakyat Indonesia.

Karena itu, Indonesia akan terus melakukan penjajakan dengan produsen-produsen vaksin lain agar kebutuhan vaksin Indonesia untuk memerangi wabah COVID-19 dapat terpenuhi seluruhnya.

“Tentu kami juga melakukan penjajakan dengan pihak-pihak lain seperti Astrazeneca, CanSino, ataupun Pfizer,” kata Erick, merujuk pada sejumlah perusahaan farmasi asal Inggris, China, dan Amerika Serikat.


Suarakan diplomasi vaksin

Demi memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri dan memajukan kerja sama internasional dalam penanganan COVID-19, Menlu Retno dalam berbagai kesempatan selalu menyuarakan pentingnya diplomasi vaksin.

Dengan menyebut vaksin sebagai game changer yang dapat membalikkan situasi dunia yang tengah terpuruk akibat pandemi global tersebut, Retno menegaskan perlunya setiap negara mendapat akses vaksin yang memadai, tepat waktu, aman, berkualitas, dan dengan harga terjangkau.

Pendekatan yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia dengan mitra-mitra terkait untuk menindaklanjuti strategi ini, tidak hanya dilakukan secara bilateral, tetapi juga multilateral.

Secara multilateral, Indonesia menyasar kerja sama dengan tiga institusi utama pelopor Fasilitas Akses Global vaksin COVID-19 (COVAX) yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin COVID-19.

Tiga institusi tersebut adalah Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Wabah (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations/CEPI), Aliansi Vaksin GAVI, serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Rencananya COVAX akan mendistribusikan vaksin sebanyak 2 miliar dosis hingga akhir 2021 ke seluruh negara di dunia,” ujar Retno.

Proses diplomasi multilateral Indonesia untuk akses vaksin COVID-19 memperlihatkan kemajuan dengan rencana uji kelayakan oleh CEPI terhadap Bio Farma.

Uji kelayakan atau due diligence rencananya dilakukan mulai 14 September 2020, oleh badan kemitraan publik-swasta yang berbasis di Oslo, Norwegia itu.

Menurut Retno, Bio Farma telah masuk dalam daftar produsen obat potensial untuk vaksin COVID-19 CEPI, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk bekerjasama dengan badan tersebut.

Sedangkan dengan GAVI, Indonesia masih membahas kerja sama pengadaan vaksin COVID-19 yang mencakup mekanisme pendistribusian biaya, besaran vaksin, dan detail lainnya.