Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya meyarankan kepada Kementerian Pertahanan menunda dan mengkaji ulang rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) pesawat Thyphoon Eurofighter dari Austria.
"Pertama, baru beberapa hari lalu kita tahu ada indikasi korupsi dari pembelian Eurofighter ini oleh Austria. Ada kasus kickback dari konsorsium pembuat Eurofighter kepada politisi di Austria, lalu Austria menggugat konsorsium karena praktek tidak sehat ini," kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menilai jangan sampai masalah di internal Austria belum selesai lalu Kemhan mau negosiasi sehingga jangan memindahkan masalah internal Austria ke Indonesia.
"Kehormatan Menhan Prabowo dan Indonesia dipertaruhkan dalam negosiasi Eurofighter dengan Austria," ujarnya.
Kedua menurut dia, pembelian alutsista tersebut harus mengikuti kebijakan umum pertahanan namun yang menjadi persoalan kebijakan tersebut belum selesai dibuat.
Dia menilai belanja alutsista semacam pesawat tempur ini bukan seperti belanja rutin lainnya karena merupakan belanja strategis sehingga harus sangat hati-hati, disesuaikan dengan doktrin pertahanan dan politik luar negeri Indonesia.
"Tidak bisa cuma dengan alasan peremajaan atau alasan pembinaan trimatra," ujarnya.
Willy mengatakan, alasan ketiga, dari jenis Thypoon yang mau dibeli dari Austria, sebenarnya Indonesia sudah punya Sukhoi 35, sistem perawatan, peralatan, suku cadang dan kebutuhan Sukhoi sudah disiapkan, lalu kenapa justru beli yang berbeda.
Menurut dia, kalau membeli yang berbeda, maka belanja lainnya untuk perbaikan, perawatan, suku cadang dan lainnya pun akan beda.
"Dampaknya akan juga berkenaan dengan APBN nantinya, Menhan Prabowo harus pikirkan juga hal ini. Lebih baik beli dari model yang sama saja," katanya.
Sebelumnya, Kemhan berencana membeli Alutsista Eurofighter Typhoon dari Austria.
Kemhan menilai kebijakan tersebut sudah berdasarkan kajian komprehensif dan pembelian alutsista tersebut bertujuan untuk memperkuat pertahanan Indonesia dalam segala hal.
Berita Terkait
Sekda Sumsel harapkan regulasi waktu Wajib Halal bisa ditinjau ulang
Selasa, 7 Mei 2024 8:52 Wib
BPS resmikan kantor baru statistik di tiga kabupaten di Sumsel
Minggu, 5 Mei 2024 21:55 Wib
Sepasang "duta genre" di desa bertugas cegah nikah dini
Minggu, 5 Mei 2024 2:00 Wib
Pemkab OKU Sumsel raih predikat WTP ke-9 kali
Sabtu, 4 Mei 2024 17:28 Wib
Kadin: CPO, batu bara dan durian paling besar diekspor RI ke China
Jumat, 3 Mei 2024 13:26 Wib
BPSDMD Sumatera Selatan terima tim LAN RI dalam visitasi akreditasi
Selasa, 30 April 2024 21:58 Wib
Sumsel-BIG sepakati pemanfaatan data dan informasi geospasial
Selasa, 30 April 2024 21:32 Wib
BKKBN RI sebut Provinsi Sumsel "on the track" penurunan stunting
Selasa, 30 April 2024 19:09 Wib