Presiden Jokowi minta dukungan seluruh pihak hadapi tantangan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta dukungan seluruh pihak dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan, sebagai dampak pandemi virus corona atau COVID-19.

"Saya minta dukungan seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan," ujar Presiden dalam Rapat Terbatas “Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19” di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Presiden menyampaikan penyebaran pandemi global COVID-19, bukan hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, namun implikasinya juga besar pada perekonomian dunia.

"Diperkirakan perekonomian dunia akan turun dari tiga persen menjadi 1,5 persen atau mungkin lebih," ujar Presiden.

Selain berdampak pada perekonomian dunia, pandemi COVID-19, juga diperkirakan akan berdampak pada ekonomi nasional dan harus dihadapi.

"Pertumbuhan ekonomi kita yang semula diproyeksikan 5-5,4 persen juga akan mengalami penurunan. Tantangan ini harus kita hadapi dan kita jawab," ujar Presiden.

Dalam Rapat Terbatas itu Presiden menginstruksikan untuk bidang fiskal, yakni melakukan realokasi belanja APBN dan APBD yang difokuskan pada tiga hal saja.

Pertama bidang kesehatan terutama dalam upaya pengendalian COVID-19. Kedua, social safety net berupa bantuan sosial, dan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan umkm sehingga bisa berproduksi dan terhindar dari praktik PHK.

Ketiga Presiden juga memerintahkan kepada semua menteri dan pemda untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak menjadi prioritas, baik perjalanan dinas, rapat-rapat, hingga belanja barang tidak prioritas.

Presiden juga memerintahkan kepada kementerian, pemda, gubernur, bupati, wali kota melakukan hal yang sama.

"Daya beli masyarakat harus betul-betul menjadi perhatian kita terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana. Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk fokus membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha khususnya umkm dan sektor informal, ini harus digarisbawahi, UMKM dan sektor informal," jelas Presiden.

Selain itu di bidang moneter, Presiden telah berbicara kepada Gubernur BI, Ketua OJK dan Ketua LPS agar sinergi kebijakan otoritas baik pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan dengan BI, OJK, LPS terus diperkuat.

"Pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, memantau setiap saat terhadap sistem keuangan dan mitigasi keuangan sekomprehensif, sedetail mungkin. Saya minta BI fokus jaga stabilitas nilai rupiah, menjaga inflasi agar terkendali," ujarnya.

Kemudian di bidang perbankan, Presiden meminta OJK fokus kepada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan ekonomi kepada kelompok terdampak, terutama UMKM dan sektor informal sehingga produksi berjalan dan tidak terjadi PHK.