Menteri Edhy Prabowo minta Pemda aktif ingatkan pemerintah pusat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta pemerintah daerah (pemda) berperan aktif menjemput bola untuk mengingatkan pemerintah pusat mengenai permasalahan dan program yang ingin dikembangkan.

"KKP dan pemerintah daerah akan bahu membahu melakukan pembangunan dengan syarat tidak menyalahi aturan yang ada," kata Edhy Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Edhy, dengan mengemban amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dirinya menyatakan bakal memperkuat komunikasi dua arah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Selain itu, ujar dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) KKP juga akan mendorong pengembangan perikanan budi daya ikan untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Edhy berpendapat bahwa perikanan tangkap laut tidak bisa dilakukan semua masyarakat, terlebih yang tinggal jauh dari laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan mencontohkan Sumatera Selatan tidak memiliki laut yang cukup luas, namun provinsi tersebut memiliki perairan darat yang begitu banyak seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan sebagainya yang bisa dioptimalkan untuk kegiatan budi daya ikan.

"Selama ada genangan air, rawa yang luar biasa, dan perairan di daerah-daerah, itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan budi daya ikan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bakal menampung masukan dari semua pihak pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan nasional dalam rangka memperbaiki industri perikanan di Tanah Air.

"Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budi daya, pembudidaya rumput laut, petambak garam," kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy Prabowo, apapun permasalahan yang dihadapi, maka akan dicarikan jalan keluarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut dirinya telah menerima berbagai masukan, saran, dan aduan terkait budi daya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, serta pembiayaan industri.

Ia memaparkan setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.

"Kita akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan," lanjut Edhy.