Musirawas (ANTARA Sumsel) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan, menginstruksikan kepada seluruh
panitia pengawas lapangan untuk memperketat pengawasan tahapan Pilkada,
terutama peluang permainan politik uang dari salah satu calon kepala
daerah.
Instruksi itu sudah disebar kepada seluruh Pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) agar mewaspadai praktik permainan uang di lapangan, kata Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Musirawas Khoirul Anwar, Sabtu.
Ia mengatakan, saat ini tim dari Panwas sedang mendalami temuan tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti formil dan materil, bila terbukti akan diajukan ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).
"Kita akan meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan melalui sentra Gakkumdu, untuk menindak pelaku dari salah satu calon kepala daerah yang terbukti bermain politik uang," katanya.
Selama ini praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah sulit untuk diproses, dengan demikian ia minta pendamping pengkajian bersama kepolisian.
"Kewenangan Panwaslu hanya sebatas penyelidikan dan kelemahannya kita tidak bisa memanggil paksa jika ada saksi yang tidak mau hadir untuk dimintai keterangan, terkait indikasi politik uang itu," jelasnya.
Namun panwaslu tetap mendorong penegak hukum untuk memproses pelaku politik uang berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 149 KUHP.
Dalam pasal itu menyebutkan barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
Meski tidak ada pidana khusus pemilu yang bisa dipakai menjerat pelaku politik uang, pasal A Quo bisa digunakan, karena menyangkut pemilihan.
Namun pada debat politik beberapa hari lalu, seluruh kandidat berkomitmen menolak adanya politik uang, keterlibatan dukungan PNS, ucapan itu akan dipegang untuk menjerat pasangan calon yang ingkar janji, katanya.
Instruksi itu sudah disebar kepada seluruh Pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) agar mewaspadai praktik permainan uang di lapangan, kata Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Musirawas Khoirul Anwar, Sabtu.
Ia mengatakan, saat ini tim dari Panwas sedang mendalami temuan tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti formil dan materil, bila terbukti akan diajukan ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).
"Kita akan meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan melalui sentra Gakkumdu, untuk menindak pelaku dari salah satu calon kepala daerah yang terbukti bermain politik uang," katanya.
Selama ini praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah sulit untuk diproses, dengan demikian ia minta pendamping pengkajian bersama kepolisian.
"Kewenangan Panwaslu hanya sebatas penyelidikan dan kelemahannya kita tidak bisa memanggil paksa jika ada saksi yang tidak mau hadir untuk dimintai keterangan, terkait indikasi politik uang itu," jelasnya.
Namun panwaslu tetap mendorong penegak hukum untuk memproses pelaku politik uang berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 149 KUHP.
Dalam pasal itu menyebutkan barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
Meski tidak ada pidana khusus pemilu yang bisa dipakai menjerat pelaku politik uang, pasal A Quo bisa digunakan, karena menyangkut pemilihan.
Namun pada debat politik beberapa hari lalu, seluruh kandidat berkomitmen menolak adanya politik uang, keterlibatan dukungan PNS, ucapan itu akan dipegang untuk menjerat pasangan calon yang ingkar janji, katanya.
