Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan berharap aset provinsi itu dikelola oleh badan atau biro tersendiri, sehingga lebih fokus dalam pengelolaannya.
"Untuk pengamanan aset, kita berharap harus dikelola oleh badan atau biro tersendiri," kata Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan, Elianuddin HB di Palembang, Kamis.
Menurut dia, karena apapun bentuknya aset milik pemerintah provinsi Sumsel itu banyak dan tersebar di mana-mana.
"Kita berharap ke depan aset-aset milik pemerintah provinsi Sumsel itu dikelola tersendiri, seperti di Jawa Barat ada biro asetnya," kata wakil rakyat tersebut.
Dengan begitu, lanjutnya, lebih fokus dan menjaga keberadaan aset itu sendiri.
Sementara mengenai kalau Sumsel sudah ada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD), ia mengatakan, BPKAD itu lebih fokus pada keuangan daripada asetnya, karena terbatas sumber daya manusia dan ruang lingkupnya.
Karena itu, harus dipisahkan sehingga lebih optimal untuk mengelola aset ini, tuturnya.
Ia menyatakan, aset milik Pemprov Sumsel itu bukan hanya di Kota Palembang saja, tetapi di daerah-daerah juga masih banyak.
Ia mencontohkan, dulu kantor wilayah (Kanwil) sekarang dijadikan dinas seperti Kanwil Perhubungan menjadi milik dinas perhubungan sampai sekarang belum terdata dengan baik, begitu pula lapangan golf belum lagi tanah di daerah Pulau Kemarau di dekat Pusri hampir separuh dikuasai warga.
Kalau aset itu dikelola dengan baik maka laporan keuangan akan bagus juga dan hasil audit dari BPK untuk aset masih kurang baik, kurang cermat dan ada beberapa hal tidak terdata, katanya.
Legislator berharap aset Sumsel dikelola badan tersendiri
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)
