"Untuk petugas KPPS adalah pegawai setiap lapas dan dibantu petugas KPPS dari luar yang ditunjuk KPU. Kami juga akan melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan simulasi guna kelancaran pilkada," ujarnya.
Kegiatan pesta demokrasi rakyat untuk.memilih kepala daerah itu diharapkan dapat berlangsung di lingkungan lapas dan rutan dalam wilayah Sumsel dengan aman, tertib, jujur, dan adil.
“Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Maka seluruh warga binaan pemasyarakatan yang juga merupakan bagian dari masyarakat pun dapat memilih selagi hak politiknya tidak dicabut berdasarkan keputusan pengadilan,” jelas Kakanwil Ilham.
Sebelumnya Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya ketika bersilaturahim dengan Kakanwil Kemenkumham Ilham Djaya mengapresiasi Kemenkumham Sumsel yang telah proaktif dan komunikatif dalam pelaksanaan pilkada 2024, sehingga WBP di lapas dan rutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan maksimal.
Selain membahas data WBP, yang akan menggunakan hak suaranya di TPS lokasi khusus, hingga September 2024 ini, pihaknya masih mencocokkan data WBP yang dapat memilih sesuai dengan persyaratan dan undang-undang yang berlaku, kata Andika.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 12.431 WBP di Sumsel tercatat sebagai pemilih Pilkada serentak 2024