Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menanggapi rencana unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan sejumlah pihak, salah satunya elemen buruh, di Jakarta, Selasa (6/9).
"Ya ini kan negara demokrasi," kata Presiden kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Polres Palembang blokade unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM
Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik. "Sampaikan dengan cara-cara yang baik," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa menolak penyesuaian harga BBM untuk tidak melakukan aksi anarkis.
Baca juga: Puluhan buruh di OKU demo desak UU Cipta Kerja dicabut
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9), di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR RI, Jakarta.
"Ada sekitar 4.000 personel gabungan," kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamon di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Tanggapan Jokowi terkait rencana unjuk rasa tolak penyesuaian harga BBM
Presiden Joko Widodo mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.
