Jakarta (ANTARA) - Twitter secara keliru menangguhkan sejumlah akun setelah mereka memperbarui kebijakan privasi untuk foto dan video yang diunggah ke platform tersebut.
Twitter, dikutip dari laman Cnet, Sabtu, baru saja melarang pengguna mengunggah foto dan video orang lain tanpa persetujuan individu tersebut.
Laporan terbaru dari The Washington Post menunjukkan sejumlah akun ditangguhkan karena ada laporan yang terkoordinasi, menargetkan jurnalis dan peneliti anti-ekstremisme, setelah kebijakan privasi terbaru.
Sejumlah aktivis sayap kanan jauh dan supremasi kulit putih meminta pengikut mereka untuk melaporkan akun-akun yang mengawasi ekstremisme dan mendokumentasikan demonstrasi berisi kebencian.
Twitter menemukan ada penambahan jumlah laporan terkoordinasi sejak kebijakan privasi terbaru berlaku. Mereka keliru menangguhkan akun karena laporan ini.
"Kami sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dan mengadakan tinjauan internal untuk memastikan kebijakan ini digunakan sesuai dengan tujuannya-mengatasi penggunaan yang keliru terhadap media, untuk mengusik atau mengintimadi individu," kata Twitter.
Kebijakan privasi terbaru dari Twitter ini mengizinkan penguna melapor jika tidak setuju foto atau video mereka diunggah oleh pengguna lain.
Twitter akan menurunkan konten tersebut jika menemukan foto dan video tersebut mengusik, mengintimidasi atau menggunakan ketakutan untuk membungkam individu.
Kebijakan ini tidak berlaku jika media atau cuitan merupakan kepentingan publik.
Berita Terkait
Mensesneg: Kebijakan Presiden merupakan hasil evaluasi Kemensetneg
Rabu, 13 November 2024 12:40 Wib
Rupiah melemah di tengah kekhawatiran kebijakan tarif Trump
Selasa, 12 November 2024 10:04 Wib
KPU Sumsel sebut penyelarasan kebijakan pusat-daerah jadi tema debat kedua
Minggu, 10 November 2024 6:47 Wib
Asosiasi minta kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dikaji ulang
Jumat, 1 November 2024 10:30 Wib
Presiden Prabowo panggil menteri-menteri ke Istana bahas kebijakan subsidi
Rabu, 30 Oktober 2024 14:26 Wib
Menunggu arah kebijakan pendidikan Prabowo
Jumat, 18 Oktober 2024 13:34 Wib
Hiswana: Agen LPG di Indonesia keluhkan kebijakan pajak
Kamis, 17 Oktober 2024 20:21 Wib
Peneliti: Masyarakat rentan perlu lebih dilibatkan di kebijakan iklim
Selasa, 24 September 2024 16:29 Wib