Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kekerasan rumah tangga seperti pada anak, yaitu dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD).
"UPTD itu antara lain untuk penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak," kata Gubernur melalui Plh Kadis PPPA Sumsel, Fitriana dalam peringatan Hari Anak Nasional 2020 di Palembang, Kamis.
Selain itu juga adanya forum anak dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).
Bukan itu saja, kata dia, tetapi Dinas PPPA Sumsel juga rutin melaksanakan penyuluhan agar tidak terjadi kekerasan rumah tangga.
"Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu pemberdayaan anak-anak, termasuk anak-anak yang mengalami kekerasan dan sosialisasi melalui forum anak," katanya.
Ia menambahkan kasus kekerasan ini terdiri atas kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang (trafficking) dan penelantaran.
Dia mengatakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi, antara lain masalah perekonomian, agama, dan pendidikan orang tua. Namun yang paling dominan disebabkan faktor perekonomian, terutama di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.
Dia mengatakan, pengaruh COVID-19 seperti banyaknya kasus PHK, sehingga potensi terjadinya kekerasan pada anak juga menjadi besar.
Masalah ekonomi itu di mana anak-anak menjadi pelampiasan amarah orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga termasuk anak-anak.
Gubernur juga mendukung upaya perbaikan perekonomian bagi kalangan menengah ke bawah sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan dapat ditekan terutama pada anak-anak, demikian Fitriana.
