Palembang (ANTARA) - Pimpinan Komisi II DPRD Sumatera Selatan menyebut PT Pupuk Sriwijaya (PusrI) Palembang kecolongan dengan adanya delapan orang karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga perlu meninjau ulang protokol kesehatan di area objek vital nasional tersebut.
"Ini bisa disebut kecolongan dalam arti ada protokol kesehatan mungkin tidak jalan, nanti kami akan cek ke lokasi, jika memang tidak jalan kami minta kegiatan produksi pabrik Pusri setop dulu," kata Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Sumsel, Asgianto , di Palembang, Jumat.
Sebelumnya, delapan karyawan bagian pengadaan barang dan jasa PT Pusri Palembang positif COVID-19 berdasarkan hasil uji usap dalam sepekan terakhir, tetapi operasional pabrik pupuk itu masih tetap berjalan.
Menurut dia, PT Pusri harus memaksimalkan pencegahan, menyusul temuan delapan karyawan positif itu, agar penularannya tidak semakin meluas sehingga tidak berimbas lebih besar terhadap operasional perusahaan ini.
Baca juga: Delapan orang karyawan PT Pusri Palembang positif COVID-19
Baca juga: Update 9 Juli: Kluster penularan COVID-19 di Sumsel menyasar semua sektor, hari ini kasus positif bertambah 56 orang
Penghentian operasional PT Pusri sebagai produsen pupuk di Indonesia akan menjadi dilematis di tengah upaya membangkitkan ekonomi era normal baru, kata dia lagi. Namun, keselamatan pekerja juga harus tetap diutamakan, katanya pula.
"Perlu dicarikan formulasi yang tepat, mungkin bisa sif-sifan untuk mengurangi komposisi pekerja 50 persen, atau protokol kesehatannya benar-benar diperketat," ujarnya lagi.
Baca juga: Masyarakat harus beradaptasi dengan teknologi era normal baru
Selain PT Pusri, terdapat 10 pekerja di PT Hindoli (anak usaha Cargill) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel yang juga terkonfirmasi positif COVID-19 pada 8 Juli, namun perusahaan pengolahan sawit tersebut memilih tutup operasi hingga 20 Juli.
Baca juga: Menteri BUMN: Selama vaksin belum ada, semua pihak harus jalani normal baru
"Jika pabrik menutup operasi karena ada yang positif maka itu sudah benar, daripada merembet kemana-mana," kata Asgianto menegaskan.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan kepada sektor-sektor produksi agar tidak lengah menjalankan protokol kesehatan COVID-19, sebab ia menilai masyarakat di Sumsel saat ini cenderung mulai mengabaikan protokol tersebut sehingga menjadi kekhawatiran munculnya kasus-kasus baru.
Apalagi Sumsel masih bertengger sebagai provinsi dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Pulau Sumatera, setidaknya sudah ditemukan 2.475 kasus positif hingga 9 Juli 2020 dengan 60 persennya berada di Kota Palembang.
Komisi II DPRD Sumsel akan cek lokasi pabrik PT Pusri terkait delapan karyawan positif COVID-19
Ketua Komisi II DPRD Sumsel Asgianto. (ANTARA/HO-Asgianto/20)
Ini bisa disebut kecolongan dalam arti ada protokol kesehatan mungkin tidak jalan, nanti kami akan cek ke lokasi, jika memang tidak jalan kami minta kegiatan pabrik Pusri setop dulu
