Legislator: Pemerintah harus belajar dari Italia dan Iran dalam tangani COVID-19
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen meminta pemerintah Indonesia untuk belajar dari Italia dan Iran dalam menangani virus COVID-19 yang sudah meningkatkan kewaspadaan dengan memberikan informasi rutin dan terkini kepada warga negaranya sehingga mereka bisa bersiap.
"Italia telah mengarantina lebih dari 16 juta warganya seiring dengan peningkatan kasus kematian akibat virus COVID-19. Iran, dengan persebaran kasus yang lebih luas, juga mengalami hal yang sama," kata Nabil melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah harus bersiap untuk kebijakan pelindungan dengan skema-skema khusus. Dia memuji Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya serta Kantor Staf Presiden yang mengomandoi informasi atas perkembangan kasus COVID-19.
"Pemerintah juga harus mengawasi stok bahan pangan, sekaligus stok alat kesehatan. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari situasi krisis dengan menimbun serta menimbulkan kepanikan," katanya.
Nabil mengatakan beberapa negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris sudah mulai melarang warganya untuk mengadakan acara atau perkumpulan dalam jumlah besar.
"Beberapa institusi dan perusahaan juga sudah bersiap untuk sistem kerja online atau kerja dari rumah untuk mengurangi kemungkinan persebaran virus.
"Pemerintah harus mempersiapkan kebijakan dengan secepatnya mengatur institusi dan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersiap bila sewaktu-waktu tren virus COVID-19 semakin meningkat," katanya.
"Italia telah mengarantina lebih dari 16 juta warganya seiring dengan peningkatan kasus kematian akibat virus COVID-19. Iran, dengan persebaran kasus yang lebih luas, juga mengalami hal yang sama," kata Nabil melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah harus bersiap untuk kebijakan pelindungan dengan skema-skema khusus. Dia memuji Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya serta Kantor Staf Presiden yang mengomandoi informasi atas perkembangan kasus COVID-19.
"Pemerintah juga harus mengawasi stok bahan pangan, sekaligus stok alat kesehatan. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari situasi krisis dengan menimbun serta menimbulkan kepanikan," katanya.
Nabil mengatakan beberapa negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris sudah mulai melarang warganya untuk mengadakan acara atau perkumpulan dalam jumlah besar.
"Beberapa institusi dan perusahaan juga sudah bersiap untuk sistem kerja online atau kerja dari rumah untuk mengurangi kemungkinan persebaran virus.
"Pemerintah harus mempersiapkan kebijakan dengan secepatnya mengatur institusi dan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersiap bila sewaktu-waktu tren virus COVID-19 semakin meningkat," katanya.