Palembang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan mengantisipasi politik uang lewat dompet digital menjelang Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan di Palembang, Senin, mengatakan perkembangan zaman membuat adanya potensi politik uang melalui dompet digital H-9 Pilkada Serentak yang akan dilakukan pada 27 November 2024.
Sehingga, kemungkinan keberadaan uang tunai akan sulit, maka potensi peralihan ke dompet digital akan lebih besar.
"Selain bentuk tunai dalam politik uang, kami juga mengantisipasi politik uang melalui dompet digital," katanya.
Ia menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait soal transaksi politik uang melalui dompet digital.
Bawaslu juga telah menerima informasi mengenai politik uang menjelang masa pencoblosan. Karena itu, pihaknya akan memperketat pengawasan dari mulai tingkat yang paling besar hingga tingkat TPS.
"Kami sudah ada informasi-informasi soal politik uang, maka kamu melakukan pengetatan dan patroli pengawasan, karena saat ini sedang rawan, terutama politik uang," jelasnya.
Selain politik uang, Bawaslu Sumsel juga sedang mengawasi soal pembagian sembako H-9 pemilihan Pilkada.
"Terutama juga informasi yang beredar di media sosial, sedang kami lakukan pengawasan, masalah kritik dan lainnya terhadap paslon," ujarnya.
Kurniawan mengimbau masyarakat, untuk melaporkan semua bentuk pelanggaran politik, terutama politik uang, pembagian sembako dan lainnya.
“Silakan dilaporkan ke Bawaslu, untuk tingkat lebih kecilnya, diadukan ke TPS setempat," kata dia.
Bawaslu Sumsel lakukan antisipasi potensi politik uang lewat dompet digital
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Kurniawan. (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
