Legislator: Pemerintah harus belajar dari Italia dan Iran dalam tangani COVID-19

id Virus Corona,COVID-19,Nabil Haroen,Komisi IX DPR,Fraksi PDIP DPR,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara sumsel hari

Legislator: Pemerintah harus belajar dari Italia dan Iran dalam tangani COVID-19

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memberikan pernyataan pers terkait larangan masuk bagi warga negara asing ke Indonesia di Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Kamis (5/3/2020). Pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan masuk ke Indonesia bagi warga negara asing dari sejumlah wilayah di Iran, Korea Selatan dan Italia terkait menyebarnya virus corona di tiga negara. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen meminta pemerintah Indonesia untuk belajar dari Italia dan Iran dalam menangani virus COVID-19 yang sudah meningkatkan kewaspadaan dengan memberikan informasi rutin dan terkini kepada warga negaranya sehingga mereka bisa bersiap.

"Italia telah mengarantina lebih dari 16 juta warganya seiring dengan peningkatan kasus kematian akibat virus COVID-19. Iran, dengan persebaran kasus yang lebih luas, juga mengalami hal yang sama," kata Nabil melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah harus bersiap untuk kebijakan pelindungan dengan skema-skema khusus. Dia memuji Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya serta Kantor Staf Presiden yang mengomandoi informasi atas perkembangan kasus COVID-19.

"Pemerintah juga harus mengawasi stok bahan pangan, sekaligus stok alat kesehatan. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari situasi krisis dengan menimbun serta menimbulkan kepanikan," katanya.

Nabil mengatakan beberapa negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris sudah mulai melarang warganya untuk mengadakan acara atau perkumpulan dalam jumlah besar.

"Beberapa institusi dan perusahaan juga sudah bersiap untuk sistem kerja online atau kerja dari rumah untuk mengurangi kemungkinan persebaran virus.

"Pemerintah harus mempersiapkan kebijakan dengan secepatnya mengatur institusi dan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersiap bila sewaktu-waktu tren virus COVID-19 semakin meningkat," katanya.