Pemerintah harus dorong aktivitas nelayan nasional di Natuna

id natuna,kehadiran nelayan,kedaulatan negara,kkp

Pemerintah harus dorong aktivitas nelayan nasional di Natuna

Kapal nelayan yang bersandar di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna. (ANTARA News/Natisha Andarningtyas)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat terus mendorong semakin semaraknya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna yang merupakan bagian dari perairan nasional.

"Dalam diplomasi internasional, kehadiran merupakan kata kunci yang harus dimenangkan," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Abdul Halim juga sepakat bahwa KKP harus benar-benar membangun sektor kelautan dan perikanan nasional secara terus-menerus sehingga eksistensi NKRI betul-betul terasa nyata di Natuna.

Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan dengan membawa semua kementerian/lembaga negara menggelar kekuatan secara kolektif sesuai tupoksinya secara koordinatif di beranda negeri ini.

"Dengan cara itulah, kita bisa memenangkan pertarungan menghadapi klaim tak berdasar dari Cina atau negara lainnya," katanya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembelian kapal pelayaran samudera (ocean going vessel) berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia.

Hal itu dilakukan menyusul insiden masuknya kapal penjaga pantai China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang mengawal beberapa kapal ikan asal negeri panda itu di perairan tersebut Desember 2019.

"Saya tadi usul supaya ada kapal ocean going yang lebih panjang. Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Tadi dengan Pak Bowo (Prabowo Subianto) mau beli yang 138-140 meter frigate," katanya.

Luhut mengatakan kapal yang lebih besar diharapkan bisa memperkuat penjagaan laut Indonesia.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pula, Luhut mengatakan pemerintah sepakat untuk memperbanyak kapal patroli di perbatasan.

Ia pun meminta agar masalah masuknya kapal China ke perairan di Natuna tidak dibesar-besarkan.

Sebelumya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan bahwa selama 2015-2019 telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp80 miliar untuk pembangunan infrastruktur pulau terluar di Kabupaten Natuna, Kepri.

Masing-masing untuk peningkatan jalan trans Batubi-Klarik, jalan trans Batubi-Tanjung Kudu/Sedanau, jembatan Sungai Tengah 1 bentang 30 meter, jembatan sungai tengah 2 bentang 20 meter dan Sungai Curing bentang 40 meter.

"Pembangunan infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam hal ini khususnya masyarakat di Natuna," kata Plt Gubernur Kepri, Isdianto saat peresmian sejumlah proyek infrastruktur di Kecamatan Batubi, Natuna, Senin (23/12).

 
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar