Pekerjaan rumah Indonesia-Malaysia di pengujung 2024

Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia mendengarkan pengarahan dari petugas di Terminal Penumpang Pelabuhan Pelindo Dumai, Riau, Sabtu (15/6/2024). Sebanyak 128 PMI, termasuk seorang di antaranya wanita hamil dan seorang anak, dideportasi dari Malaysia ke Tanah Air lewat Pelabuhan Dumai dan selanjutnya menjalani pendataan di Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di daerah itu sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/nym.

Batas RI-Malaysia

Dalam pertemuan PM Anwar Ibrahim dengan Menlu Retno juga membahas isu perbatasan Malaysia dan Indonesia. Kedua negara senada untuk semakin intensif mengupayakan dan melakukan diskusi guna mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang win-win, khususnya terkait perbatasan Sabah dan Kalimantan Utara yang sedang dalam tahap penyelesaian.

Persoalan garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara sudah selesai menyusul tercapainya kesepakatan yang akan dapat segera dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) formal. Negosiasi dua garis perbatasan darat, yaitu di Pulau Sebatik dan garis Sinapad-Sesai di Pulau Kalimantan, telah selesai dan siap disahkan melalui MoU.

Terkait dengan batas darat pula, khususnya di segmen West Pillar ke AA-2 (di Pulau Sebatik), proses teknis sudah mencapai tahap akhir, kata dia.

Dengan demikian, garis batas yang membagi Pulau Sebatik menjadi bagian Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara dan Malaysia di negara bagian Sabah dapat segera ditetapkan.

Langkah selanjutnya, kedua pihak akan menyiapkan field plan yang akan digunakan sebagai lampiran MoU, kata Retno kala itu, menambahkan terkait segmen perbatasan darat West Pillar ke AA-2.

Sementara pada segmen perbatasan laut, Retro mengatakan bahwa negosiasi masih dilanjutkan untuk kawasan intertidal dan gap area di Laut Sulawesi.

Ia mengharapkan ada komitmen yang lebih kuat dari kedua belah pihak dalam perundingan batas maritim untuk memperoleh hasil yang baik dan saling menguntungkan.

Terkait soal penangkapan kapal nelayan yang melibatkan warga Malaysia dan Indonesia, kedua negara akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan setiap pembahasan atau permohonan adalah tunduk pada ketetapan dalam Nota Kesepahaman (MoU) Common Guidelines.

PR Indonesia-Malaysia masih cukup banyak dan kompleks. Pertemuan dua pemimpin pemerintahan yang sempat tertunda di Langkawi, Malaysia, tentu diharapkan dapat segera terjadi dan mampu memecahkan berbagai persoalan yang masih terjadi dalam hubungan bilateral dua negara.

Editor: Achmad Zaenal M